Infografis
Sikap tegas menolak reklamasi pantai utara Jakarta disampaikan oleh tim Anies-Sandi. Alasannya, reklamasi dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil terutama nelayan yang menggantungkan mata pencaharian dari melaut di pantai utara Jakarta. Untuk itu, tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 ini membentuk komitmen untuk membangun Jakarta yang berkeadilan.
“Kami tidak ingin pesisir Jakarta dikuasi pengembang, dan hanya dinikmati oleh sebagian kalangan. Untuk itu, kami berkomitmen membangun Jakarta yang berkeadilan bagi semua,” ujar Koordinator Sahabat Anies-Sandi di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1/2017).
Setidaknya, ada 7 prinsip penghentian reklamasi dikemukakan oleh Anggawira yang tertuang dalam janji kerja Anies-Sandi. Yakni, mengutamakan kepentingan nelayan, dan masyarakat sekitar pesisir.
“Kalau proyek ini dilanjutkan, nelayan terpaksa harus ‘bergeser’ tempat melaut sementara daya jangkau kapal mereka tak kurang dari 4 mil. Mau tidak mau mereka harus mengganti perahu yang lebih besar dengab biaya bahan bakar yang lebih mahal. Menambah beban bagi mereka, “ kata Angga yang juga Juru Bicara Tim Pemenangan Anies-Sandi.
Selanjutnya, mengutamakan pemeliharaan lingkungan, mengembalikan fungsinya untuk kepentingan masyarakat, konservasi, dan infrastruktur. Membuka kesempatan kepada publik untuk konservasi, atau pembangunan infrastruktur. Menolak pembangunan pulau reklamasi demi kepentingan komersial, Mengganti tujuan reklamasi menjadi rehabilitasi pantai, agar kembali makmur, bersih dan mendukung nelayan.
“Dan poin terakhir, memastikan pemberian jalan keluar bagi pengembang yang sudah terlanjur berinvestasi di pulau reklamasi. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” imbuhnya.
Ajang Perebutan Lahan
Penggarapan proyek reklamasi, dikatakan Anggawira merupakan ajang perebutan pengusaan lahan dan ruang oleh para pengembang besar. Mereka, bukan hanya mengincar daratan namun juga wilayah pantai. Dalam kurun waktu singkat, lahan-lahan di Ibu Kota akan dikuasai pengembang, sementara masyarakat kecil semakin kesulitan mendapatkan lahan dan kehilangan haknya.
“Dimana letak keadilan pemerintah terhadap warga kecil? Mereka akan semakin sulit mencari lahan tinggal dan mencari nafkah di Jakarta. Masyarakat tidak punya pilihan lain kecuali bersatu menuntut perubahan bersama pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan mereka,” pungkas Anggawira.
