Infografis
Gati menyampaikan, program dan kebijakan pengembangan daya saing IKM alas kaki nasional, antara lain program pengenaan pajak ekspor bahan baku kulit dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku dalam negeri serta penguatan branding produk dalam negeri melalui sepatu Ekuator. “Pada tahun 2017, kami akan memacu awareness pasar terhadap branding sepatu Ekuator melalui pembuatan tipe baru dan peningkatan promosi,” jelasnya.
Kemenperin mencatat, dari sebaran IKM alas kaki di seluruh Indonesia, sebanyak 49,62 persen di Jawa Barat dan 32,30 persen di Jawa Timur. “Konsentrasi di Jawa Barat berada di daerah Bogor, Bandung, dan Tasikmalaya, sedangkan untuk Jawa Timur di daerah Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto. Jombang dan Magetan,” sebut Gati.
Pada kesempatan yang sama, Nurhayanti mengatakan, pihaknya terus meningkatkan daya beli masyarakat Kabupaten Bogor melalui pembinaan IKM. “Kami telah membina lebih dari sebanyak 19.000 IKM. Pembinaan yang diprioritaskan itu mulai dari hulu sampai hilir. Kami juga sudah membentuk forum IKM,” ujarnya.
Nurhayanti menambahkan, IKM alas kaki merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakatKabupaten Bogor, khususnya warga Ciomas. “Oleh karena itu, kami tidak akan henti-hentinya memintabantuan baik kepada pusat maupun pemerintah provinsi untuk dapat mengembangkan Kabupaten Bogor, salah satunya desa Ciomas ini,” ujarnya.
Baca Juga: Kontribusi Industri 17,82 Persen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dodi, salah satu pelaku IKM alas kaki yang hadir mengharapkan agar pemerintah dapat memudahkan aksespasar untuk menjajakan sandal dan sepatu yang mereka produksi kepada masyarakat. Anggota KoperasiSepatu Sandal Bogor (Kosebo) itu minta Kemenperin menyediakan tempat di Pasar Anyar, yang merupakan tempat penjualan terbesar sepatu di Bogor.
