Infografis
Dalam hal pelayanan publik, Kementerian Perdagangan juga mencatatkan capaian signifikan. Kinerja pelayanan publik akan diawasi secara ketat agar tidak terjadi pelanggaran dan permainan yang menyebabkan timbulnya gejolak perdagangan, seperti penyelundupan, masuknya barang tanpa SNI, produk ilegal, dan berbagai produk yang membahayakan konsumen.
Pada 2016 Kemendag berada di peringkat 10 besar prestasi kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman. Mendag juga akan lebih tegas dalam menerapkan pelayanan publik tanpa pungutan liar (pungli). “Tidak boleh ada lagi pungli. Stop pungli di lingkungan Kemendag. Ini perintah Presiden yang harus saya jalankan secara penuh tanggung jawab. Saya tidak akan kompromi soal ini,” tegas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, di Jakarta, Rabu (4/1/2017).
Penghargaan lainnya yang diraih Kemendag yaitu “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2016” untuk pelayanan pengaduan konsumen. Pada penilaian akuntabilitas terhadap kinerja 77 kementerian/lembaga oleh Kementerian PAN-RB, Kemendag mendapat peringkat No. 7 dengan nilai 73,3 kategori “BB”. Kemendag pun telah menerapkan seleksi CPNS maupun calon pejabat berdasarkan kompetensi sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Upaya memanfaatkan teknologi juga terus dilakukan. Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilakukan dan dipusatkan hasilnya di situation room. Situation room yang sebelumnya dinamakan control room juga berfungsi memberi notifikasi (alert) sehingga menjadi feedback bagi kebijakan pimpinan.
Baca Juga: Tim Saber Pungli OTT Pegawai BKD Sigi
Khusus untuk pelayanan perizinan, pelayanan manual semakin jauh berkurang. Saat ini sebagian besar pelayanan periznan di Kemendag telah online, bahkan menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature).
“Pemanfaatan teknologi digital telah diberlakukan pada 47 jenis perizinan yang kini sepenuhnya dijalankan secara online. Pelayanan perizinan online dan tanda tangan digital (digital signature) sudah berlaku efektif per 1 Januari 2017,” kata Enggar.
Guna meningkatkan capaian di bidang reformasi birokrasi, pada 2017 Kemendag akan melakukan reposisi peran perwakilan perdagangan luar negeri dan relokasi negara target tujuan ekspor. “Kami juga berencana membangun Assessment Center Kemendag untuk meningkatkan kompetensi ASN Kemendag dan penguatan lembaga secara menyeluruh,” tegas Mendag.
Dukungan Anggaran
Pada 2017, Kemendag mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,44 triliun atau turun 6,24% dibanding tahun 2016.
“Alokasi anggaran untuk perdagangan dalam negeri masih diberikan proposi yang terbesar sejalan dengan Nawacita untuk merevitalisasi pasar rakyat, serta untuk menjaga stabilisasi harga dan menjamin ketersediaan stok barang kebutuhan pokok,” ungkap Mendag.
