Infografis
Bertempat di Stasiun Pasar Senen, Jumat (30/12/2016), Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan penandatanganan kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) tahun 2017 dengan PT.KAI(Persero). Adapun penandatanganan tersebut dilaksanakan oleh PPK Satker Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO), David Sudjito dan Direktur Utama PT.KAI(Persero), Edi Sukmoro yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Prasetyo Boeditjahjono.
Adapun yang mendasari pelaksanaan IMO itu sendiri adalah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara. Berdasarkan Perpres tersebut, untuk pelaksanaan kontrak pekerjaan IMO tersebut, Kementerian Perhubungan kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 900 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2017.
Ruang lingkup pekerjaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun Anggaran 2017 ini meliputi kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian yang terdiri dari perawatan berkala dan perbaikan untuk mengembalikan fungsinya agar laik operasi serta pengoperasian prasarana kereta api. Perawatan tersebut terdiri dari perawatan jalur kereta api, perawatan jembatan, perawatan stasiun kereta api, dan perawatan fasilitas operasi kereta api. Sedangkan pekerjaan pengoperasian prasarana perkeretaapian meliputi pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api, pengoperasian persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik aliran atas, pengaturan langsiran, pemeriksaan dan penjagaan jalan rel, jembatan, terowongan dan pintu perlintasan resmi dijaga, Pelumasan wesel dan pintu perlintasan, dan Pekerjaan K3 (Kebersihan, Keindahan, Keamanan).
Kontrak Pekerjaan IMO sendiri telah berlangsung sejak tahun 2015 lalu. Adapun besaran nilai kontrak IMO pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.471.843.612.000,-. Ada sesuatu yang luar biasa terkait nilai kontrak IMO tahun 2016. Dari besaran pagu sebesar Rp 1.650.000.000.000 besaran nilai kontrak IMO ini berhasil dihemat menjadi sebesar Rp. 1.142.816.666.000,-. Sehingga ada penghematan nilai kontrak IMO sebesar Rp. 507.478.474.000,- sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016.
Baca Juga: Begini Kemenhub Sikapi Pilot Citilink Diduga Mabuk Saat Tugas
Untuk tahun 2017 ini, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-022.08.1.467484/2017 pada tanggal 7 Desember 2016 lalu, anggaran yang dialokasikan untuk IMO ini sebesar Rp 1.650.000.000.000,- yang bersumber dari APBN Tahun 2017. Dengan rincian Rp. 807.584.930.000,- untuk pekerjaan perawatan prasarana perkeretaapian dan Rp. 842.415.070.000,- untuk pekerjaan pengoperasian prasarana. Dari besaran biaya perawatan tersebut, terdiri atas : Rp. 136.582.492.295 untuk biaya perawatan jalan rel; Rp. 18.502.090.957,- untuk biaya perawatan jembatan dan Rp. 63.877513.425,- untuk biaya perawatan sinyal, telekomunikasi dan LAA.
Prasetyo mengatakan, “Dengan telah ditandatanganinya kontrak IMO Tahun 2017 ini, perawatan serta pengoperasian terhadap prasarana perkeretaapian milik Negara diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud Prasarana Perkeretaapian yang handal serta laik operasi. Dengan terwujudnya prasarana perkeretaapian yang handal dan laik operasi tentunya berimbas kepada keselamatan perjalanan kereta api”. Hal ini merupakan fokus kerja Kementerian Perhubungan yang mengutamakan keselamatan khususnya untuk bidang perkeretaapian.
