Infografis
Sebelumnya diketahui telah dilakukan penandatanganan Kerjasama Proyek KPBU SPAM Umbulan pada 21 Juli 2016 lalu, yang dilakukan antara Gubernur Jatim selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Proyek KPBU SPAM Umbulan dengan Direktur PT Meta Adhya Tirta Umbulan.
PT Meta Adhya Tirta Umbulan merupakan badan usaha yang melaksanakan proyek tersebut dan perusahaan yang dibentuk oleh konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor selaku pemenang lelang Proyek KPBU SPAM Umbulan.
Proyek KPBU SPAM ini merupakan proyek pertama yang memerlukan waktu lama karena melibatkan banyak kabupaten/kota. SPAM Umbulan melibatkan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik dengan menyerap investasi sebesar Rp 4,51 triliun, dengan porsi swasta (selaku badan usaha pemenang lelang) sebesar Rp 2,05 triliun. Sementara pemerintah memberikan dukungan kelayakan sebesar Rp 818,01 miliar, dan badan usaha akan bertanggung jawab menyediakan sebagian dana lainnya.
Proyek tersebut merupakan contoh proyek KPBU yang mendapatkan dukungan menyeluruh dari Pemerintah. Bentuk dukungan dimaksud yaitu pertama, fasilitas penyiapan proyek dari Kementerian Keuangan melalui penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi (viability gap fund/VGF) sebesar Rp818,01 miliar, juga dari Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Pemerintah Perbaiki Jembatan Kodo 1 yang Putus Akibat Banjir
Air baku yang akan diambil dari mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan tersebut akan didistribusikan melalui pipa transmisi sepanjang 93,7 kilometer untuk PDAM di lima kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya (1.000 liter per detik), Kabupaten Pasuruan (410 liter per detik), Kota Pasuruan (110 liter per detik), Kabupaten Sidoarjo (1.200 liter per detik), Kabupaten Gresik (1.000 liter per detik), dan akan dinikmati sekitar 1,3 juta jiwa.
Pembangunan SPAM secara regional ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan air baku di beberapa kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 23/2014, tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa kerjasama antar daerah dapat dilakukan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
