Kerjasama yang ditandatangani pada kunjungan tersebut, sebenarnya adalah kelanjutan dari pembicaraan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Shinzo Abe tahun lalu.
“Kerjasama ini untuk meningkatkan ekonomi kelautan dan meningkatkan kerjasama antara Indonesia – Jepang dalam industri kelautan. Jepang sudah melihat peluang-peluang untuk melakukan investasi di Pulau Natuna Besar, di Natuna Timur untuk energi, dan di Sabang untuk pelabuhan. Mereka juga akan berinvestasi di Morotai".
Kereta Jakarta-Surabaya
Dalam pertemuan dengan wartawan tersebut, Menteri Luhut mengatakan bahwa pemerintah Jepang telah sepakat untuk membangun proyek kereta api semi-cepat Jakarta-Surabaya, dimana skema kerjasama pemerintah-swasta (PPP) termasuk salah satu altenatif yang dipertimbangkan.
Baca Juga: Luhut Jamin Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bebani APBN
Ia mengatakan, berdasarkan pandangan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, skema PPP dipilih karena nilai proyek tersebut sangat besar tetapi menurut UU jalur kereta api adalah aset milik negara.
"Karena itu, kami cari kombinasi itu agar tidak memberatkan APBN. Jepang juga sepakat dengan ini dan kami harap ini tinggal finalisasi," kata Menko Luhut.