Infografis
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang secara ekonomi dan bisnis menguntungkan akan ditawarkan kepada swasta. Pemerintah juga akan memberikan keleluasan yang seluas-luasnya kepada swasta untuk ikut membangun infrastruktur.
Menteri Basuki menyampaikan dalam pembangunan infrastruktur diutamakan adalah swasta dulu, kemudian melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) karena ada kewajiban pemerintah yang mendukung itu. Selanjutnya, baru penugasan kepada BUMN dan terakhir kalau memang sudah tidak ada yang berminat, dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-red) yang akan masuk.
“Yang memiliki prospek yang paling bagus secara ekonomi dan bisnis yang diberikan kepada swasta,” tutur Menteri Basuki saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Infrastruktur 2016, di Jakarta, Kamis (22/12/2016).
Dalam Seminar yang bertema “Penjaminan PT PII Untuk Akselerasi dan Suksesnya Proyek Infrasruktur KPBU”, Menteri Basuki juga mengingatkan agar tidak hanya pembangunan jalan tol yang dikerjasamakan melalui skema KPBU.
Baca Juga: Laki-laki dan Perempuan Harus Punya Akses Sama Terhadap Ekonomi
“Banyak sekali yang perlu dikerjasamakan dengan swasta di bidang PUPR, tidak hanya jalan tol, tetapi juga bidang sumber daya air,” katanya.
Ia menambahkan, aset-aset bendungan juga bisa dimanfaatkan untuk dipasang turbin atau generator agar menghasilkan tenaga listrik. “Infrastruktur itu ada lima, yaitu transportasi, komunikasi, sumber daya air, perumahan dan energi,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa banyak sekali stakeholder yang harus diedukasi agar memiliki pemahaman soal KBPU. Sehingga terjadi perubahan mindset atau cara melihat, bagaimana sebuah proyek infrastruktur harus dibiayai dan dijaga bersama menggunakan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat.
Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Rudiantara, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna dan Direktur Utama PT PII Sinthya Roesly.
