Infografis
Berdasarkan instruksi Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertugas untuk segera melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan umum yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Pidie Jaya, Banda Aceh.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membentuk satuan tugas infrastruktur untuk percepatan penanganan bencana gempa di Aceh. Satuan tugas dibawah koordinasi BNPB tersebut melaksanakan rekonstruksi dan fokus pada pembangunan infrastruktur yang berupa sekolah, kantor pemerintah, pasar, masjid, dan pesantren.
"Kami kira infrastruktur PUPR tidak banyak yang mengalami kerusakan, namun kami ditugaskan untuk segera melakukan identifikasi dan melakukan rekonstruksi," tutur Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga yang ditunjuk Menteri Basuki untuk melaksanakan tugas tersebut saat memimpin rapat koordinasi dengan BNPB, dan beberapa BUMN Karya di Pidie Jaya, Aceh, Senin (19/12/2016).
Pada tahap pertama, Danis mengatakan bahwa pihaknya akan fokus pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Bangunan tersebut akan segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi segera setelah melalui audit dan dibersihkan puing-puing bangunannya.
Baca Juga: Underpass Simpang Lima Mandai di Makasar akan Selesai Lebih Cepat
"Kenapa sekolah, karena pada awal Januari mereka sudah mulai masuk sekolah, dengan adanya bangunan sementara diharapkan anak-anak sekolah tidak mengalami trauma berkepanjangan," tutur Danis.
Lebih lanjut Danis mengatakan bahwa rehab rekon ini akan dibagi menjadi 3 program. Pertama, pembersihan yang dilaksanakan selama 2 minggu sampai akhir Desember 2016. Pada tahap ini akan dilakukan pembersihan puing-puing berdasarkan penentuan lokasi oleh BNPB, pembersihan dilakukan oleh TNI yang dibantu oleh BUMN dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 2 minggu.
"Agar tertib administrasi tahap ini juga akan dilakukan audit dari aspek teknis dan non teknis, untuk non teknis kami dibantu oleh BPKP," tutur Danis.
Pada tahap kedua akan dilaksanakan pembangunan ruang kelas sementara, yang target pelaksanaannya sampai akhir Januari 2017. Pembangunannya akan dilaksanakan oleh BUMN konstruksi maupun konsultan sebagai pengawas.
Pada tahap ketiga, akan dilaksanakan rekonstruksi sekolah secara permanen dari Februari sampai Desember 2017. Pada tahap ini pun akan dilaksanakan oleh BUMN konstruksi maupun konsultan sebagai pengawasnya.
Berdasarkan data BNPB per 19 Desember 2016 telah teridentifikasi sebanyak 159 sekolah mengalami kerusakan ringan dan berat. Dari angka tersebut akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sambil dilakukan audit teknis maupun non teknis, sebagai acuan tindak lanjut apakah harus direkonstruksi atau hanya perbaikan saja.
