Infografis
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sertifikasi menjadi modal para pekerja konstruksi terjun dan diakui di dalam pekerjaan konstruksi.
"Tanpa sertifikat tidak boleh sembarangan orang melakukan pekerjaan kosntruksi” terang Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Kementerian PUPR terus menggencarkan pelaksanaan sertifikasi tenaga konstruksi diseluruh Indonesia. Pada Kamis kemarin (15/12/2016) Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib membuka kegiatan sertifikasi terhadap 2.250 orang di Jakarta.
Pada hari yang sama, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR juga mengadakan kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi serentak Se-Sulawesi kepada 1.183 orang.
Baca Juga: Sertifikasi Serentak 2.250 Tenaga Konstruksi di Jakarta
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyid dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Moody Sanger mengatakan tantangan pembinaan jasa konstruksi ke depan yang dihadapi yaitu meningkatkan harmonisasi antar pelaku jasa konstruksi. "Serta meningkatkan daya saing kontraktor, meningkatkan mutu konstruksi, menyebarluaskan informasi konstruksi, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, serta meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat," kata Moody dalam keterangan tertulis, Jumat (16/12/2016).
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang disertifikasi serentak di wilayah Sulawesi yakni sebanyak 1.183 orang terdiri dari : 110 orang juru ukur di Politeknik Negeri Makassar, 35 orang di Universitas Hasanuddin, 100 orang Juru Ukur dari SMK Negeri V Makassar, 75 orang Pelaksana Jalan Enrekeng, 155 orang di Pare-Pare, 35 orang Tukang/Mandor di Gowa, 50 orang Tukang/Mandor di Bumikarsa, 200 orang Tukang/Mandor di LPJK, 25 orang Tukang/Mandor di Bumi Tamalanrea Permai, 200 orang dari Provinsi Sulteng, dan 200 orang di Provinsi Sulawesi Barat.
Sebanyak 1.183 orang tenaga konstruksi tersebut sebelumnya akan melakukan pelatihan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar.
Hadir pada kesempatan tersebut Ketua LPJK Provinsi Sulawesi Selatan Panguriseng dan Staf Ahli Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan A. Hasdullah.
