Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan penghargaan kepada tiga pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten/kota, pada Malam Penghargaan PUPR 2016 di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (8/12/2016). Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal Pembiayaan Maurin Sitorus, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rido Matari Ichwan dan beberapa pejabat Kementerian PUPR lainnya.
Anita mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR.
“Saya mengucapkan selamat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang telah menunjukan prestasi yang membanggakan, dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur PUPR dengan meraih Penghargaan PUPR 2016,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12/2016).
Pemenang penghargaan dari Kategori Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat (Pemenang Wilayah Barat), Provinsi Jawa Timur (Pemenang Wilayah Tengah), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemenang Wilayah Timur).
Untuk pemenang Kategori Kabupaten terdiri dari Kabupaten Tanah Datar (Pemenang Wilayah Barat), Kabupaten Gresik (Pemenang Wilayah Tengah), dan Kabupaten Tabanan (Pemenang Wilayah Timur). Sementara untuk pemenang Kategori Kota adalah Kota Banda Aceh (Pemenang Wilayah Barat), Kota Malang (Pemenang Wilayah Tengah) dan Kota Mataram (Pemenang Wilayah Timur). Kementerian PUPR juga menetapkan Pemenang untuk Kategori Penghargaan Khusus kepada Kota Surabaya karena dinilai mampu menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
Acara yang sebelumnya dikenal dengan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) tersebut digelar dengan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, dengan mengedepankan keterpaduan antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Mulai dari tahap perencanaan, pemograman, pembiayaan, implementasi, operasi dan pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi.
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR, Lana Winayanti sebagai Ketua 1 Tim Pelaksana Penghargaan PUPR 2016 mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan infrastruktur PUPR perlu terus mendapatkan perhatian dan apresiasi.
“Dan sebagai salah satu bentuk pembinaan, Kementerian PUPR memberikan apresiasi dalam bentuk pemberian Penghargaan PUPR 2016,” katanya.
Diharapkan dengan diselenggarakannya Penghargaan PUPR 2016 ini dapat mendukung pelaksanaan Rencana Strategis 2014-2019 Kementerian PUPR serta meningkatkan Keterpaduan Pelaksanaan Program Kementerian PUPR dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah.
Penghargaan Lain