PascaTrump Terpilih, Modal Asing Keluar dari RI Rp16 Triliun

Adhitya Himawan Suara.Com
Rabu, 07 Desember 2016 | 06:00 WIB
PascaTrump Terpilih, Modal Asing Keluar dari RI Rp16 Triliun
Suasana perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (13/11). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Dr. Wahyoe Soedarmono, Ekonom, sekaligus Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis, Sampoerna University mengatakan bahwa setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, modal asing yang keluar dari Indonesia dalam tempo sepekan di pertengahan November 2016 mencapai Rp16 triliun. Rupiah juga turut terdepresiasi. Namun, efek pelarian modal di Indonesia  relatif lebih kecil dibandingkan Thailand, India, Taiwan, maupun Korea Selatan.

"Tekanan di Indonesia tersebut dapat dimoderasi oleh meningkatnya pendapatan negara dari program amnesti pajak, dengan deklarasi uang tebusan telah mencapai Rp 98,7 triliun, dan dana repatriasi sebesar Rp 143 triliun akan masuk ke Indonesia sampai akhir 2016. Secara umum, posisi Indonesia relatif siap untuk menghadapi gejolak pasar jangka pendek setidaknya hingga tahun 2017," kata Wahyoe dalam keterangan tertulis, Selasa (6/12/2016).
 
 Terkait rencana kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat oleh The Fed (taper tantrum) pada akhir 2016 dan sepanjang 2017, saat ini situasi neraca transaksi berjalan Indonesia cukup kuat, dimana defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit / CAD) hanya menyentuh 1.8 persen dari PDB di Triwulan III 2016, dibandingkan posisi menjelang akhir 2013 yang menyentuh 4.4 persen dari PDB. "Sehingga, risiko pelarian modal dari Indonesia akibat sentimen negatif investor asing terhadap kondisi Indonesia dapat diminimalkan," ujar Wahyoe.
 
Sampoerna University (SU) mengidentifikasi bahwa pilihan kebijakan yang diterapkan di tahun 2013-2014 dalam menghadapi taper tantrum perlu disesuaikan untuk kondisi saat ini. Bila pada 2013, pengurangan belanja pemerintah (expenditure reducing policy) dapat mengurangi CAD saat terjadi taper tantrum, kali ini SU menemukan bahwa pilihan strategi ini tidak lagi efektif, apabila CAD meningkat di akhir 2016 akibat taper tantrum. Riset Sampoerna University menemukan bahwa dua pilihan kebijakan berikut dapat mengurangi CAD:

(1)   Peningkatan suku bunga acuan (policy rate) oleh Bank Indonesia
(2)   Expenditure switching policy melalui strategi yang memungkinkan depresiasi nilai tukar rupiah untuk mengurangi konsumsi barang-barang impor, dan meningkatkan ekspor ketika harga komoditas dunia seperti batubara, maupun komoditas non-tambang, mulai menunjukkan tren peningkatan. Pendapatan negara tercatat meningkat seiring kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar 23% dalam satu bulan, sampai dengan November 2016, menuju USD 84.89 per ton. Proporsi nilai ekspor batubara cukup signifikan terhadap total ekspor Indonesia.

Jika policy rate harus meningkat, maka Bank Indonesia perlu melonggarkan aturan-aturan makroprudensial untuk dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan, di saat pertumbuhan kredit di Triwulan III 2016 hanya berada pada kisaran 6 persen year-on-year (yoy), jauh lebih rendah daripada periode Mei 2013-Juni 2014 saat taper tantrum sebelumnya, dimana pertumbuhan kredit dapat mencapai di kisaran 20 persen yoy.

Di sisi lain, posisi CAD yang relatif rendah saat ini (1.8 persen terhadap PDB), memberikan ruang kepada pemerintah untuk dapat melakukan ekspansi fiskal melalui peningkatan belanja pemerintah, seiring dengan meningkatkan pendapatan pajak karena program amnesti pajak. "Dengan demikian, momentum untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi masih terbuka, dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2019," tutup Wahyoe.

Baca Juga: BI Khawatir Modal Asing Terus Mengalir Keluar

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI