Infografis
PT Pertamina (Persero) tengah mengarah menjadi perusahaan energi kelas dunia (world class company). Perseroan konsisten menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga bisa berdaya saing tinggi di dalam era globalisasi.
Guna mewujudkan menjadi perusahaan migas kelas dunia, Pertamina pun telah menetapkan strategi jangka panjang perusahaan, yaitu ‘Aggressive in Upstream, Profitable in Downstream’. Artinya perseroan berupaya untuk melakukan ekspansi bisnis hulu dan menjadikan bisnis sektor hilir migas menjadi lebih efisien dan menguntungkan.
“Banyak hal yang bisa dilakukan Pertamina untuk semakin membaik dan bisa bersaing di tingkat dunia. Untuk ini Pertamina harus memperoleh dukungan dari pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman ketika dihubungi wartawan, Selasa (6/12/2016).
Dukungan pemerintah yang dimaksud adalah dengan memberi izin Pertamina untuk membereskan sejumlah hal di dalam negeri seperti membangun kilang minyak, mengambil blok-blok energi yang sudah habis masa kontraknya. “Pemerintah harus mendukung toh pada dasarnya ini semua dilakukan untuk ketahanan energi nasional,” imbuh pengamat energi ini.
Yusri menjelaskan bahwa Pertamina juga bisa diberi kewenangan menguasai aset melalui monetisasi agar aset yang tak bernilai menjadi bernilai. Namun untuk itu perlu dibuatkan payung hukumnya. “Jika itu dirasa memberi manfaat besar pada pertamina, bisa saja pimpinan perusahaan meminta kepada pemerintah dan DPR untuk segera membuat payung hukumnya,” ucapnya.
Ide monetisasi bertujuan menaikan ‘international leverage’ Pertamina. Hal itu dianggap positif oleh Yusri. Karena monetasasi cadangan minyak di dalam bumi, kalau bisa diagunkan sebagai pengaman akan membuat aset makin besar. Sekaligus modal ekspansi ke luar negeri.
Terkait harapan agar pemerintah dan DPR mesti memberikan keleluasaan kepada Pertamina untuk memanfaatkan keuntungan atau dividen untuk ekspansi lahan migas di luar negeri. Yusri mendukung harapan itu. “Jangan biarkan oknum-oknum baik dari pemerintah maupun DPR mengambil kesempatan pribadi misalnya dengan meminta proyek, atau penugasan ini itu di Pertamina,” kata Yusri.
Meski demikian, Yusri juga menyarankan Direksi Pertamina harus membuka diri dan transparan dalam pengelolaan manajemen dan keuangan. Bekerja sama dengan KPK dalam hal transparansi akan banyak manfaat yang didapat pertamina. Transparansi baginya bagian dari pengelolaan dana yang bisa diprioritaskan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri,
Yusri yakin Pertamina mampu melakukannya apalagi di jajaran direksi sekarang ini ada Wakil Meteri ESDM Arcandra Thahar yang sangat menguasai migas. Selama ini bukan rahasia umum bahwa pola perekrutan direksi tak melibatkan orang-orang yang menguasai migas.
Sementara itu Laporan keuangan Pertamina pada kuartal III tahun ini menyebutkan perseroan telah meneken head of agreement (HoA) dengan Repsol untuk mengembangkan Treated Distillate Aromatic Extract (TDAE) Plant pada Refinery Unit IV, Cilacap.
