Infografis
Belum lama ini Pemerintah telah merilis Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) jilid XIII. Isinya adalah pemerintah memberikan perhatian pada percepatan penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Harapannya, paket kebijakan ini tentunya akan meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah rumah.
Sebagaimana diketahui menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hinggga akhir tahun 2015 lalu masih terdapat 17,3 persen atau sekitar 11,8 juta rumahtangga yang tinggal non milik. Umumnya mereka masih menyewa, mengontrak, menumpang, rumah dinas, bahkan tidak memiliki tempat tinggal.
Disisi lain, masih banyak pengembang perumahan mewah yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha proses perizinannya begitu lama dan berbiaya besar.
Kondisi inilah yang melatar belakangi lahirnya kebijakan PKE XIII. Kini Pemerintah akan menyederhanakan regulasi sekaligus menekan pajak yang dikenakan bagi pengembang kawasan perumahan. Sebelumnya ada 33 izin dan tahapan kini menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan izin dan tahapan ini maka waktu pembangunan MBR yang selama ini mencapai 769 – 981 hari kini dipercepat menjadi 44 hari saja.
Baca Juga: Bersiaplah, Rumah Subsidi Akan Naik Harga di 2017!
Namun perlu diingat, problem perumahan subsidi memiliki mata rantai yang panjang. Tak cuma soal panjangnya rantai proses perizinan di sektor hulu pembangunan rumah subsidi, di sektor hilir penjualan rumah subsidi juga memiliki prosedur yang rumit dan menyulitkan konsumen MBR.
Salah satunya terjadi di Perumahan Samudera Residence, kawasan hunian bersubsidi yang dikembangkan oleh Pengembang Elang Group. Lokasi Perumahan Samudera Residencer terletak di Jalan Raya Tajur Halang, Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Sejak bujang saya rajin menabung, niatnya nanti setelah menikah mau beli rumah yang saya mampu. Terus ada rumah subsudi, ternyata program rumah subsidi tak semudah seperti yang dikatakan,” kata Mia, salah satu konsumen yang membeli rumah subsidi di Samudera Residence kepada Suara.com, Selasa (29/11/2016).
Mia mengakui dirinya adalah salah satu masyarakat yang kesulitan untuk memiliki rumah subsidi yang ditawarkan oleh developer Elang Group di Depok, Jawa Barat. Mia bercerita, sudah satu tahun Mia bersama suaminya menunggu kabar terkait pembangunan dan proses akad kredit di perumahan Samudera Residence. Namun, hingga kini tak kunjung menunjukkan kejelasan.
Bahkan pembelian rumah ini sempat diwarnai drama dimana Elang Group menyatakan bahwa perumahan Samudera Residence batal jadi rumah subsidi, sehingga dialihkan menjadi rumah komersil.
“Niatnya saya mau beli rumah, daripada kontrak. Terus saya cari rumah yang harganya sesuai dengan gaji saya. Eh, ternyata ribetnya minta ampun. Sempat juga memang mereka mengatakan mau mengubah jadi rumah komersil, lah ini gimana ya, kok jadi nggak jelas. Padahal saya sudah nunggu satu tahun, tiba-tiba begini,” kata Mia.
