Infografis
Sementara itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh menjelakan bahwa kementeriannya telah melaksanakan evaluasi terhadap Kementerian Perhubungan yaitu reformasi birokrasi, zona integritas wilayah bebas korupsi dan akuntabilitas kinerja.
“Sasaran yang diharapkan adalah tercapainya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh.
Menurut Ateh upaya untuk mempercepat pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan membangun instansi pemerintah percontohan serta mendorong penerapan zona integritas menjadi tidak sebatas dokumentatif saja.
Ateh menambahkan, seluruh unit pelayanan harus menjadi zona integritas dan diawasi, dibenahi, serta dibimbing oleh internal Kemenhub sendiri dan tidak hanya 3 unit kerja saja yang diajukan oleh Kemenhub seperti Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Kepelabuhanan dan Unit Uji Kendaraan Bermotor,” ujar Ateh. “Seluruh Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang ada di Kementerian Perhubungan diwajibkan sebagai zona integritas,” tegas Ateh.
Baca Juga: Dalam Sehari, Kemenhub Selesaikan Dokumen Kapal Mina Maritim
Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan salah satu program dari kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan. Menurut Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Hary Kriswanto bahwa kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai upaya terciptanya peningkatan pemahaman serta tersampaikannya informasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada seluruh pegawai sampai pada tataran Unit Pelaksana Teknis sebagai ujung tombak pelayanan Kementerian Perhubungan kepada masyarakat. Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi kali ini dihadiri oleh 99 UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan baik yang ada di pusat maupun di daerah.
