Cek Fakta
Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Dia mengungkapkan bahwa sudah banyak sekali langkah perizinan yang dipangkas meski diakui masih banyak hal yang harus dibenahi. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13.
"Sudah dilakukan deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Sudah kita potong-potong, memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Dulu 33 izin, sekarang hanya 11 izin. Dulu sampai 900 hari, sekarang hanya 40 hari kurang lebih. Tapi dalam pelaksanaannya kalau masih ada masalah silakan disampaikan kepada kita," kata Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) di Grand Ballroom, Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (29/11/2016) .
Jokowi juga menjelaskan bahwa inti dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 yang telah diluncurkan tersebut ialah dalam rangka mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau. Paket kebijakan tersebut sekaligus mengurangi regulasi dan biaya bagi pengembang untuk membangun rumah.
"Sekali lagi rumah MBR, bukan yang lain. Nanti yang dikebut yang lain, yang MBR ditinggalkan. Jangan sampai salah di lapangan yang banyak dibangun malah rumah orang yang sering hanya dipakai untuk investasi, sudah punya dua atau tiga rumah sebelumnya," ujar dia.
Baca Juga: Politik Meja Makan, Jokowi Undang Cak Imin ke Istana
Meski pemerintah telah berupaya untuk menyederhanakan langkah-langkah perizinan dan upaya-upaya lainnya, disadari bahwa dalam realisasinya di lapangan masih ditemukan adanya kendala. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk selalu membenahi segala kekurangan yang ada sembari berharap adanya masukan dan dialog yang konstruktif untuk mencari solusi secara bersama-sama.
"Saya tahu bahwa di lapangan masih ada kendala, baik yang berupa perizinan tata ruang dan lain-lain. Baik di pusat maupun di daerah. Tetapi sekali lagi, ini akan terus kita perbaiki, kita benahi. Saya terima laporan dari berbagai pihak. Bahkan saya juga cari tahu sendiri kondisi nyata di lapangan. Di sini saya ingin sampaikan bahwa ketika ada masalah di lapangan, tolong langsung dilaporkan dan bersama-sama kita carikan solusinya apalagi kalau itu menyangkut masalah rumah MBR," tutur dia.
*Iklim Politik Terkini dan Gosip di Media Sosial*
Di awal sambutannya, Jokowi sempat mengungkapkan belakangan yang seringkali ditanyakan kepada dirinya oleh dunia usaha bukanlah permasalahan ekonomi. Banyak kalangan usaha yang justru menanyakan kepadanya soal kondisi politik yang sedang hangat. Meski demikian, Jokowi memastikan bahwa tensi politik yang menghangat tersebut merupakan hal yang biasa jelang tiap Pilkada.
"Bukan apa-apa, saya kira wajar dan ini setiap saat menjelang atau dalam kurun kampanye Pilkada ya selalu seperti ini. Bukan hanya saat ini saja, tetapi memang sekarang ini agak istimewa, terutama Pilgub di Jakarta. Meskipun sebetulnya pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota itu ada di 101 provinsi, kabupaten dan kota," terangnya.
Dalam kurun waktu tersebut, banyak pula rumor-rumor yang bertebaran utamanya di media sosial. Terhadap rumor-rumor tersebut, presiden meminta agar tidak mudah untuk langsung mempercayainya begitu saja.
"Gosip dan rumor sekarang ini juga banyak di media sosial. Tetapi jangan langsung dipercaya, banyak rumor yang tidak benarnya," kata dia.
Jokowi kemudian meminta seluruh pihak untuk tak hanyut dalam suasana dan kondisi tersebut. Ia berharap agar seluruh elemen dapat kembali fokus bekerja dan menjalankan aktivitasnya masing-masing.
"Tetapi untuk kita semuanya yang ada di sini, terutama seluruh anggota REI, marilah kita kembali bekerja, fokus menjalankan program pembangunan untuk masyarakat dan memastikan setiap rakyat Indonesia nantinya memiliki tempat tinggal yang layak," kata Jokowi yang langsung disambut riuh tepuk tangan peserta munas.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono.
