Infografis
Dalam rangka mewujudkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan, pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung industri perikanan melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama bisnis antar stakeholder di bidang kelautan dan perikanan. Salah satu kerja sama antarnegara yang dilakukan KKP di sektor kelautan dan perikanan adalah dengan Norwegia dan Denmark. Kedua negara ini dikenal sebagai negara pelopor dalam bidang kemaritiman di dunia.
Demi terlaksananya kerja sama bisnis yang baik, KKP secara rutin mengadakan Marine and Fisheries Business and Investment Forum untuk mendorong perkembangan inovasi bisnis di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Dimana untuk penyelenggaraan kali ini, KKP berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark dan Norwegia serta Kementerian Perhubungan.
“Saya senang karena Marine and Fisheries Business and Investment Forum ini rutin kita lakukan tiap bulan dan hari ini saya senang karena Norwegia dan Denmark dapat bergabung dengan kita dalam forum ini. Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki potensi yang mumpuni di sektor kelautan dan perikanan untuk bekerja sama dengan Norwegia dan Denmark,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sambutannya di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta, Senin (28/11/2016).
Baca Juga: Menperin Cari Cara Dongkrak Industri Perikanan Nasional
Acara ini merupakan tindak lanjut kunjungan Pemerintah Denmark dan Norwegia ke Jakarta pada tahun 2015, serta kelanjutan forum bisnis dan investasi yang telah diselenggarakan KKP pada Januari 2016 yang mengundang Kedutaan Besar Norwegia dan Denmark untuk mendukung rencana pembangunan infrastruktur dan fasilitas dalam lingkup perikanan tangkap, pengawasan laut, sistem rantai dingin, dan industri pengolahan.
"Dengan Norwegia dan Denmark, kita akan bisa mengembangkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan lebih baik. Visi Pemerintah Indonesia dalam menjadikan Indonesia sebagai negara maritim pun akan terwujud,” ujar Susi.
Dalam acara ini, hadir 33 perusahaan dari Denmark dan Norwegia yang akan memberikan penawaran kerjasama bisnis dan investasi kepada Pemerintah Indonesia dan pelaku bisnis Indonesia di sektor kelautan dan perikanan baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan kerjasama antara KKP dengan Kementerian Perhubungan sebagai upaya pemberantasan pencurian ikan yang ditempuh melalui program Penguatan Armada Kapal Perikanan Nasional. Adapun kerjasama yang disepakati adalah tentang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak, guna aksesibilitas percepatan pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan diantaranya eks cantrang, dan pelayanan perizinan terpadu.
Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kerja sama ini, akan dibuat Surat Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Perhubungan Tentang Pembentukan Sistem Administrasi Manungggal Satu Atap Di Bidang Perikanan (SAMSAT Perikanan).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap, kerja sama Kementerian Perhubungan dengan KKP dapat mewujudkan sistem baru dalam transportasi di Indonesia, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan. “Di sini ada Norwegia dan Denmark. Kita berharap Indonesia dapat berkembang dalam bidang kemaritiman layaknya dua negara ini. Nantinya kita akan hadirkan sistem baru dalam bidang transportasi di Indonesia. Untuk itu, kita harus bekerja sama dalam mewujudkannya,” ujar Budi.
Ajak Masyarakat Tidak Bosan Konsumsi Ikan, KKP Gelar Lomba Inovasi Menu Makanan
