Masuknya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina diyakini bakal membuat BUMN tersebut mendunia. Arcandra memiliki kualifikasi untuk kemajuan Pertamina.
Arcandra menjadi Wakil Komut Pertamina berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang dituangkan dalam salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-254/MBU/11/2016, Senin (14/11/2016) lalu. Ia menggeser posisi Edwin Hidayat Abdullah yang diturunkan sebagai anggota Komisaris Pertamina. Edwin selanjutnya mengisi posisi Widhyawan Prawiraatmadja yang pada saat bersamaan diberhentikan sebagai Komisaris Pertamina.
"Saya kira ini pilihan profesional. Yakni menempatkan orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya," kata Ahmad Redi, Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/11/2016).
Redi mengakui bahwa selama ini banyak orang-orang penting di BUMN memiliki komunikasi yang tidak begitu baik dengan kementerian ESDM. Komunikasi yang dilakukan lebih banyak ke kementerian BUMN, sehingga dengan adanya Arcandra diharapkan komunikasi bisa berjalan lebih baik dengan Kementerian ESDM.
Baca Juga: Pertamina Yakin Mampu Pertahankan Produksi Blok Mahakam
Terkait posisi Edwin Hidayat Abdullah yang mengalami penurunan jabatan dengan masuknya Arcandra menurut Redi, merupakan hal yang perlu dicatat. Apakah ini karena secara struktural posisi Arcandra sebagai Wakil Menteri ESDM lebih tinggi dari Edwin yang di Kementerian BUMN menjabat Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN. "Arcandra adalah Wakil Menteri (ESDM) rasanya secara psikologis tidak mungkin hanya menjadi komisaris biasa, wakil komut itu yang cocok,"
Edwin diangkat menjadi Komisaris Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor S-64/S.MBU/03/2016 tertanggal 29 Maret 2016. Selama menjabat, ia sering membuat kebijakan yang kurang pas dengan perusahaan yang diwakilinya.
Misal mendorong pembentukan induk usaha energi. Salah satu skemanya adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengakuisisi anak usaha Pertamina, yakni Pertagas. Tapi, opsi ini mendapat pertentangan dari pihak Pertamina.
Edwin juga dianggap kerap melakukan manuver yang mendorong penjualan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) kepada PT PLN. PGE adalah anak perusahaan Pertamina yang notabene di bawah pengawasan Edwin.
Isu ini sempat mendapat sorotan tajam banyak pihak, terakhir dari Menteri ESDM Ignatius Jonan yang meminta PLN konsentrasi terhadap pemenuhan eletrifikasi dan target 35.000 Megawatt.
Dalam seminar bertajuk "Prospek Akuisisi PGE Oleh PLN" di Jakarta, Kamis 13 Oktober lalu, Edwin tampak tetap ngotot akan rencana akuisisi tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah PLN bukanlah akuisisi PGE melainkan hanya merupakan sinergi kegiatan usaha. Penggabungan yang akan dilakukan menggunakan sistem inbreng atau pengalihan aset. Dengan demikian daya saing perusahaan itu dapat meningkat.