Infografis
Darat
a. Pemerintah perlu menyusun kerangka pengaturan bagi pengarusutamaan angkutan umum perkotaan yang mencakup jaminan keseimbangan supply & demand, realokasi risiko dan implikasi terhadap subsidi angkutan, bentuk kompetisi (competition for the market dan/atau competition in the market), mekanisme perizinan, skema kelembagaan untuk menciptakan level playing field yang sama bagi pelaku usaha.
b. Adaptasi teknologi informasi pada layanan angkutan: Inovasi teknologi informasi menjadi hanya instrumen untuk peningkatan layanan bagi penumpang dan tidak mengubah definisi bisnis angkutan umum itu sendiri. Pemerintah maupun pelaku usaha harus beradaptasi dengan perubahan dengan fokus pada pemenuhan skala keekonomian bisnis angkutan untuk memastikan keberlanjutan bisnis angkutan. Mekanisme perizinan dan pemenuhan persyaratan bagi perusahaan angkutan menjadi alat pengendalian dan pengawasan agar terciptanya pengendalian keamanan transportasi. Percepatan pelaksanaan ERP pada jalan protokol yang padat akan berdampak positif untuk mengurangi kemacetan dan penambahan dana untuk sarana transportasi.
c. Perlindungan pada Angkutan Barang: Pemerintah perlu kaji ulang larangan operasi angkutan barang ketika libur nasional karena pelarangan menyebabkan kenaikan harga komoditi. Untuk itu, perlu diatur penetapan peran moda angkutan barang untuk melayani pergerakan barang dalam pulau.
d. Pembangunan gedung parkir atau car park juga akan mengurangi potensi kemacetan akibat parkir yang menggunakan badan jalan. Penertiban dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas maupun penggunaan trotoar yang tidak semestinya.
Kadin juga menilai, peran perkeretaapian perlu ditingkatkan, khususnya di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi untuk KA Barang. Misalnya, peningkatan kapasitas layanan dengan pembangunan jalur ganda, tetapi perlu kehati-hatian dalam perencanaan secara menyeluruh untuk menghindarkan tidak optimalnya kapasitas jalur ganda karena banyaknya gangguan perlintasan sebidang.
Udara
a. Regulasi yang menghambat Pengembangan Aviasi Indonesia perlu ditinjau kembali agar dapat lebih membantu meningkatkan Perekonomian Indonesia.
b. Fiskal Policy seperti halnya Pajak terhadap Lease Pesawat yang dapat meningkatkan beban operasional perlu ditinjau ulang, seyogianya Negara memperoleh PPN (Pajak Penambahan Nilai) dari tingkat Penjualan saja.
c. Pengembangan/Peningkatan Perpanjangan Runway di daerah Timur khusus Papua perlu menjadi terobosan baru untuk membuka Connectivity Logistic di daerah pedalaman.
Baca Juga: Menhub Siapkan 4 Jurus Jitu untuk Mantapkan Tol Laut
Tren Internasionalisasi Bandar Udara dan Pelabuhan
Pengembangan bandar udara dan pelabuhan internasional perlu mempertimbangkan kepentingan nasional (lokasi infrastruktur terhadap konstelasi nasional, regional dan global) dan bukan semata ego daerah. Selain itu, pembukaan bandara internasional harus mempertimbangkan pula kelangsungan maskapai penerbangan nasional.
Regulasi PNBP Sektor Perhubungan
KADIN mengapresiasi maksud dan tujuan kenaikan PNBP pada Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan layanan dan menghilangkan pungutan liar yang ada. Tetapi, KADIN juga menyoroti penambahan dan perubahan nilai PNBP yang memberatkan pelaku usaha. Hendaknya berbagai macam perizinan dibuat simple dan diberlakukan pembayaran PNBP secara full online untuk menghilangkan praktek pungli.
Pendidikan transportasi telah terpenuhi dari segi kuantitas, namun demikian secara kualitas masih kurang dan belum mampu bersaing secara internasional. SDM yang kualitasnya di bawah standar akan berdampak pada keselamatan transportasi nasional.
KADIN, kata Carmelita, memahami bahwa keberhasilan pembangunan sektor transportasi menjadi tugas bersama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat. KADIN merasa terpanggil untuk mengetahui posisi sektor transportasi saat ini dan berkontribusi secara konstruktif mencari solusi efektif dan efisien serta berkelanjutan dalam membangun transportasi di Indonesia kedepan. "Semoga usulan KADIN dapat meningkatkan kinerja sektor transportasi di Indonesia," tutup Carmelita.
