Infografis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama tujuh kementerian lainnya sepakat untuk melakukan revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) untuk menghadapi ancaman kelangkaan air di Indonesia, di Kantor Kementerian PUPR, Senin (14/11/2016). Acara penandatanganan pelaksanaan revitalisasi tersebut dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing kementerian yakni Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pada acara yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tersebut juga diselenggarakan Dialog Nasional GN-KPA dengan tema “Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air” dengan pembicara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pembina GN-KPA Djoko Kirmanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Budieyuwono, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hilman Nugroho, dan Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Tunggul Iman Panudju.
Dalam dialog tersebut Menteri Basuki mengatakan bahwa GN-KPA dicanangkan di Istana Negara pada tahun 2005 lalu. “Kalau revitalisasi dilakukan setiap 10 tahun, saya rasa tidak ada yang salah karena Konferensi Habitat saja setiap 20 tahun direvitalisasi. Karena setiap program atau gerakan seperti ini tidak mungkin sekali dicanangkan, langsung berjalan dengan baik, harus selalu dipelihara,” tuturnya.
Menurutnya, kalau ingin merevitalisasi tidak cukup hanya dengan delapan kementerian tersebut, melainkan harus melibatkan peran serta masyarakat seperti komunitas peduli sungai atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar hasilnya maksimal. “Tanpa peran masyarakat, LSM, komunitas pencinta sungai, saya kira revitalisasi GN-KPA tidak bisa efektif,” ujarnya.
Ditambahkannya dari hasil dialog ini, Kementerian PUPR akan membentuk tim kerja yang akan membuat rencana pelaksanaan untuk jangka pendek 1-2 tahun terutama dalam menyelamatkan daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Indonesia dengan pola 1 DAS 1 fokus penanganan. “Program revitalisasinya yang terfokus. Batasannya tetap DAS, namun fokus penanganannnya bisa berbeda-beda. Tidak semua harus dilakukan reboisasi, namun ada juga yang pembenahan cara cocok tanam (di hulu DAS), penanganan erosi maupun pengendalian aliran permukaan (run-off),” jelasnya.
Menteri Basuki juga menyampaikan keprihatinannya terkait bencana yang terjadi akibat air seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pertanian tanaman satu musim seperti palawija di pegunungan dengan kemiringan 40 derajat mengakibatkan tanah tidak bisa menahan air sehingga berdampak pada saluran irigasi yang semakin cepat dangkal akibat sedimentasi tanah yang terbawa aliran air.
Diakui Menteri Basuki saat ini banyak sekali DAS dalam kondisi kritis. Oleh karenanya sasaran dari GN-KPA ini salah satunya adalah melakukan pemulihan terhadap 108 DAS kritis dengan prioritas sebanyak 15 DAS sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).
Ketua Panitia Revitalisasi GN-KPA, yang juga staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan Khalawi Abdul Hamid mengatakan acara dialog nasional tersebut digelar dengan tujuan untuk mencari solusi bersama demi menyelamatkan hutan, tanah dan air di Indonesia. Dialog nasional ini dihadiri kurang lebih sekitar 500 orang yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait, gubenur, bupati/walikota, LSM dan seluruh stakeholder GN-KPA.
