Menteri Basuki: Tak Ada Proyek PUPR yang Mangkrak

Liberty Jemadu Suara.Com
Kamis, 10 November 2016 | 01:03 WIB
Menteri Basuki: Tak Ada Proyek PUPR yang Mangkrak
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) menemani Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) meninjau proyek pembangunan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Senin (7/11) [Antara/Yudhi Mahatma].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan tidak ada proyek yang dijalankan di bawah Kementerian PUPR yang mangkrak.

"Yang di PU yang mangkrak Insya Allah nggak ada. Jalan tol, bendungan dan SPAM (sistem penyediaan air minum) semua sudah jalan," kata Basuki di Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Dia menjabarkan dari 49 proyek pembangunan bendungan yang direncanakan sudah dijalankan pada tahap konstruksi 13 proyek pada 2015 dan delapan proyek tahun 2016. Sementara pada 2019 direncanakan pembangunan sembilan bendungan lainnya.

"Sudah jalan semua. Ada 13 yang kontraknya sudah jalan, nanti satu (bendungan) diresmikan 2017," kata dia. Sementara delapan proyek pada 2016 sudah dalam tahap kontrak.

Basuki juga menegaskan proyek jalan tol yang direncanakan juga sudah dijalankan seluruhnya dan tidak ada yang mangkrak.

"Jalan tol semua sudah. Besok mau lihat yang di Pantura, tiap dua bulan harus ngecek karena 2018 sudah harus selesai. Kemarin Bu Menteri BUMN juga sudah lihat," kata dia.

Isu mengenai proyek konstruksi mangkrak mulai mencuat bermula dari pengungkapan 34 proyek pembangunan pembangkit listrik milik PLN yang mangkrak.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengungkapkan terdapat 34 proyek pembangkit listrik PLN yang mangkrak dengan potensi kerugian hingga triliunan rupiah.

Dari 34 proyek yang mangkrak tersebut, sebanyak 12 proyek tidak bisa dilanjutkan lagi karena tidak memungkinkan dan bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyebutkan proyek pembangkit listrik yang mangkrak tersebut merupakan proyek 7.000 megawatt yang dimulai sejak tujuh hingga delapan tahun yang lalu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI