Infografis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2017 menyiapkan anggaran sebesar Rp 109 miliar untuk membangun infrastruktur pendukung penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti dalam Rapat Kerja (Raker) tentang Penanganan Bencana Erupsi Gunung Sinabung dengan Dewan Perwakilan Rakayat (DPD) RI, Selasa (8/11/2016).
Dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Anggota Komite II Djasarmen Purba tersebut, turut hadir Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Staf Kepresidenan, Sekretaris Kabinet, DPRD Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo dan lainnya.
Anita menjelaskan bahwa dari anggaran sebesar Rp 109 miliar, Rp 96,51 miliar diantaranya digunakan untuk melanjutkan pembangunan pengendali lahar berupa pembangunan bendung penahan (check dam), kantong lahar, bendung pengatur atau sabo dam, bendung konsolidasi serta pekerjaan normalisasi alur sungai dan pengendalian erosi di lereng-lereng Gunung Sinabung. Bangunan tersebut berfungsi untuk memperlambat proses sedimentasi dari lahar yang turun dengan mengendalikan gerakannya menuju bagian sungai di sebelah hilir.
Untuk akses jalan dilakukan pelebaran Jalan Ujung Aji hingga batas Kota Kabanjahe sepanjang dua kilometer dengan biaya Rp 12,5 miliar. Pelebaran jalan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar arus lalu lintas dan mobilitas warga sekitar. Saat ini alokasi anggaran tersebut masih dalam proses penelaahan di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Sementara untuk tahun ini, Anita menerangkan bahwa Kementerian PUPR sedang memperbaiki aliran Sungai Lau Barus di Desa Perbaji, kemudian Sungai Lau Bakerah dan lainnya. “Perbaikan aliran sungai tersebut akan dilakukan hingga 2019, jadi kita (Kementerian PUPR) tidak berhenti memberikan dukungan,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa Kementerian PUPR telah memberikan dukungan terhadap penanganan erupsi Gunung Sinabung sejak 2015 lalu dalam masa tanggap darurat bencana. Dukungan yang diberikan diantaranya perkuatan tebing Sungai Lau Barus, Sungai Lau Bakerah, Sungai Lau Kacinggong, Sungai Lau Makam, pembuatan sabo dari beton sebagai jalan evakuasi dan pembuatan tanggul.
Kemudian pada masa tanggap darurat juga dilakukan penyediaan prasarana air bersih dan sanitasi seperti mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter, truk angkut barang, mobil toilet kabin, mobil tinja, tenda hunian darurat, hidran umum, jerigen air, dan wc knockdown di 54 lokasi posko pengungsian.
“Kami juga membuat masterplan kawasan relokasi. Jadi kalau masyarakat sepakat, itu kalau tidak salah di Siosar. Sudah kami selesaikan masterplan-nya untuk 2.053 KK (Kepala Keluarga) dengan infrastruktur berupa penyediaan air minum, septic tank komunal dan juga pembangunan infrastruktur jalan dan drainase,” tuturnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei menambahkan bahwa akibat bencana tersebut ada kurang lebih sekitar 2.921 KK di empat lokasi yang menjadi korban. “Dalam penanganan bencana Sinabung tersebut ada program di sektor infrastruktur karena tidak mungkin ada permukiman tanpa infrastruktur,” katanya.
Seperti diketahui bahwa bencana erupsi Gunung Sinabung telah terjadi sejak 27 Agustus 2010 hingga saat ini. Akibatnya warga sekitar Gunung Sinabung tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan terpaksa mengungsi ke tempat pengungsian.
