Infografis
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal ini Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram berhasil menangkap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan). Pelaku ditangkap dalam operasi gabungan yang digelar pada tanggal 2 November 2016.
Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Jum'at (4/11/2016). Penangkapan terjadi setelah Pengawas Perikanan mendapatkan informasi dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) tentang adanya aktivitas nelayan yang menggunakan bom ikan.
Berdasarkan informasi tersebut Tim gabungan kemudian bergerak melakukan operasi pada Rabu (2/11/2016) sekitar pukul 06.30 WITA, dimana target kapal pengebom ikan terpantau sedang berada di sekitar perairan Gili Sulat. Selanjutnya beberapa anggota Tim mengikuti pergerakan kapal sampai akhirnya nelayan melempar bom ikan sebanyak dua kali sekitar pukul 11.35 WITA dan 11.37 WITA.
Dalam penangkapan tersebut Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 unit kapal nelayan, 1 buah box penampung ikan, 1 unit kompresor dan selang, 3 buah fin, 3 buah masker, 2 buah mouthtfish, 1 buah selang snorkel, 5 buah panah ikan, 2 buah jaring sorok, dan 2 buah kantong jaring.
Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan cara menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan/dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesa.
"Terhadap pelanggaran tersebut, pelaku dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)," kata Syarief.
