Kementerian PUPR Kelola Aset Sebesar Rp802 Triliun

Aset/BMN yang perlu lebih didorong optimalisasinya dalam rangka mendukung ketahanan fiskal adalah aset-aset yang tidak secara langsung merupakan tugas dan fungsi Kementerian PUPR, dengan pola-pola pemanfaatan sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD seperti Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Pemanfaatan Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Bangun Serah Guna (BSG).

Menteri Basuki juga mendorong sinergitas antar instansi pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong pemanfaatan aset. Diantaranya dukungan Kementerian Keuangan dalam percepatan proses-proses penggunaan seperti Penetapan Status Penggunaan (PSP), Alih Status, ataupun hibah dan pemanfaatan aset seperti Sewa, KSP, ataupun KSPI. Selain itu penyederhanaan pengaturan dan diskresi agar lebih menarik investor.

Selain itu kerjasama dengan Kementerian Keuangan, ATR/BPM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, dalam percepatan penyediaan lahan untuk infrastruktur yang antara lain terkait dengan pensertifikatan tanah, dukungan dalam proses pengadaan tanah, dan pemberian hak pengelolaan di atas hak pakai agar investor berminat melakukan Kerjasama Pemanfaatan (KSP).