Infografis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku mendapat amanat dari presiden Joko Widodo untuk membangun 3 infrastruktur prioritas.
“Kementerian pekerjaan umum diamanahi 3 dari 5 bidang infrastruktur yaitu transportasi yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, kemudian air yang meliputi ketahanan pangan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan banjir. Pokoknya semua yang berhubungan dengan water resources management, dan yang ketiga housing and setlement yaitu pembangunan perumahan dan pemukiman,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika menjadi pembicara dalam acara Diklatnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) angkatan IV di Gedung Panca Gatra Lemhamnas RI, Jakarta Rabu, (12/10/2016).
Saat ini, sambung Basuki, Indonesia sudah memasuki era kompetisi keterbukaan. “Apa yang harus kita menangkan dari kompetisi itu?,” tanya Basuki kepada peserta Diklatnas HIPMI yang berjumlah 110 orang. “Untuk bisa memenangkan kompetisi di era keterbukaan ini, kita harus memberikan services yang lebih baik, lebih murah, dan juga cepat. Dalam era MEA ini meskipun terlihat para pemimpin negara saling berjabat tangan, dan ramah tamah namun tetap ada aroma persaingan di dalamnya dan kita juga termasuk sedang bersaing dengan negara- negara ASEAN lainnya,” lanjut Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (14/10/2016).
Meski memiliki semangat persaingan yang tinggi, Basuki mengaku bahwa kementeriannya masih menghadapi beberapa kendala. “Tantangan yang kami hadapi dalam pembangunan infrastruktur antaralain disparitas antar wilayah dan kawasan masih tinggi. Seperti pembangunan di wilayah Jawa yang sudah maju dibandingkan wilayah Timur dan pulau-pulau terluar Indonesia. Untuk mengatasi disparitas tersebut Kementerian PUPR juga turut membangun wilayah Indonesia Timur dan pulau terluar Indonesia. Selanjutnya daya saing nasional masih belum kuat karena keterebatasan dukungan infrastruktur termasuk konektivitas. Yang ketiga adalah masalah urbanisasi yang tinggi serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi,” katanya menjelaskan.
Ajak Pihak Swasta
Untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah dalam negeri, PUPR membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat dalam proyek infrastruktur. “Dalam kebijakan pemerintah, kita memberikan peluang yang seluas- luasnya kepada swasta. Kalai secara economy visible, dan secara financial visible, maka swasta kita dorong masuk,” katanya.
Namun, bila pihak swasta belum mampu, maka Kementerian PUPR akan memberi bantuan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Kalau melalui KPBU belum masuk juga, penugasan akan diberikan kepada BUMN, kalau BUMN tidak bisa, baru APBN. APBN sebenarnya merupakan opsi terakhir untuk membangun infrastruktur tersebut,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi Anggawira menyatakan sangat menyambut baik peluang yang diberikan oleh Kementerian PUPR kepada pihak swasta. Anggawira menyatakan bahwa HIPMI siap untuk terlibat dan memberi kontribusi bagi pembangunan infrastruktur Indonesia. “Teman- teman HIPMI menyambut baik peluang ini. Seperti yang Pak Basuki bilang tadi bahwa saat ini ada 3 sektor prioritas yang tengah dikebut yaitu perumahan dan pemukina, pengelolaan air, dan pembangunan jalan. Kami siap mensupport percepatan proses pembangunan tiga sektor ini,” tutupnya
