Infografis
Anggota Komisi V DPR RI Miryam S Haryani berharap Polri tidak hanya melakukan operasi tangkap tangan pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Perhubungan. Politikus Hanura ini berharap, pemberantasan pungli dilakukan di instansi lain.
"Saya juga berharap agar Polri terus aktif memberantas persoalan pungli ini, tidak hanya di Kemenhub saja namun di seluruh lembaga atau tempat yang dimungkinkan adanya praktik pungli," kata Miryam dihubungi, Rabu (12/10/2016).
Dia mmenambahkan, pemberantasan pungli seperti ini harus didukung. Namun, tambahnya, jangan sampai perkara ini cuma sebatas pencitraan semata. Apalagi, kasus ini berawal dari laporan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Kapolri.
"Apa yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan adalah sebuah langkah maju dan harus kita dukung, namun jangan sampai kejadian ini hanya untuk pencitraan saja. Sebab, dalam jalur birokrasi pasti ada garis komando dari pejabat diatasnya terhadap apa yang dilakukan oleh anggota atau staf dibawahnya, sehingga perlu diusut sampai selesai persoalan ini," kata Miryam.
Dia menambahkan, Komisi V DPR akan memanggil Menteri Perhubungan untuk mempertanyakan masalah ini.
"Logikanya, apabila OTT berawal dari laporan Menterinya, ada dua kemungkinan, bisa karena pak menteri tidak bisa mengatur anak buahnya sehingga harus meminta bantuan Polri untuk membongkarnya atau pak menteri perintahnya tidak di dengar oleh bawahannya," ujarnya.
