Infografis
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan mengatakan, sebanyak enam orang telah ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Ada enam pelaku kami tangkap akan kami periksa, beberapa petugas dari dirjen perhubungan laut, kemudian satu orang dari calo-nya," Iriawan di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).
Ia menjelaskan, enam pelaku ini adalah lima orang dari pegawai Kementerian Perhubungan dan satu orang calo.
"Oknum yang ditangkap merupakan pegawai biasa dan salah satunya merupakan calo dari perusahaan pendukung dokumen-dokumen laut," katanya.
Iriawan pun menjelaskan, berdasarkan hasil OTT kali ini, pihaknya berhasil menyita uang di tempat penyimpanan yang berada di lantai 12 kantor Kemenhub sebesar Rp60 juta dan dalam rekening penampungan ada sebanyak Rp1,2 miliar.
"Nanti akan kami dalami, karena di Kemenhub di Direktorat Jenderal Kelautan ada sebanyak 152 perizinan ada buku pas, buku ganti warna dan ganti panjang kapal, itu semua terkait administrasi perkapalan," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga meninjau dan membenarkan adanya penangkapan pelaku pungutan liar atau pungli terkait administrasi di laut oleh oknum dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) baru dibicarakan, rapat baru saja selesai dan kami langsung dapat laporan dari Kapolri, bahwa di Kementerian Perhubungan telah ditangkap banyak pungli untuk pengurusan buku laut dan surat kapal yang angkanya berbeda-beda ada yang ratusan ribu serta ada yang jutaan," kata Presiden Joko Widodo ketika melakukan peninjauan penggeledahan di Kemenhub.
Ia menjelaskan hanya ingin meninjau langsung dan memastikan proses penggeledahan terhadap dugaan praktik pungutan liar.
Presiden juga mengingatkan kepada seluruh instansi dan lembaga untuk menghentikan praktik pungli, karena sudah ada OPP.
"Saya perintahkan langsung tangkap dan pecat oknum yang terbukti, segera hentikan praktik pungli, utamanya terhadap pelayanan kepada masyarakat," kata Presiden Joko Widodo.
Suara.com - BERITA MENARIK LAINNYA:
