Infografis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Pengelola Batam Hatanto Reksodipoetro hari ini, Jumat (7/10/2016) dipanggil DPR RI untuk membahas permasalahan pengelolaan Batam yang sudah dimasukan dalam Kawasan Ekonomi Khusus oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat tersebut, Darmin dan Hatanto mendapatkan banyak masukan dari berbagai pengusaha yang tergabung dalam asosiasi. Para pengusaha banyak mengungkan permasalahan yang terjadi di Batam.
"Yang dicurahkan pengusaha itu rata-rata soal lahan. Memang masalah lahan ini sudah terjadi selama puluhan tahun. Tapi karena waktu pembahaaannya singkat, sulit untuk mencari solusi bersama," kata Darmin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).
Ia pun mengaku, untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak mudah. Pasalnya, di Batam masih ada dualisme pengelolaan wilayah baik dari Pemkot Batam dan BP Batam.
"Tapi saya yakin, ini ada jalan keluarnya. Meski tidak mudah, tapi kami akan terus berusaha," katanya.
Ia pun meminta kepada para pengusaba untuk memberikan keluhan mereka secara tertulis. Agar, semua permasalahan ini bisa didiskusikan dengan baik untuk dicari jalan keluarnya yang tepat.
"Percuma kalau hanya diperdebatkan. Ini harus didiskusikan bersama agar permasalahan ini bisa selesai. Makanya kami tadi minta keluhannya diberikan ke kami secara tertulis," kata Darmin.
