Infografis
Tingginya tingkat urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan mendorong adanya peningkatan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya penyediaan rumah yang layak huni bisa ikut menggerakkan kota menjadi kota yang nyaman dan memiliki fungsi yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.
“Angka urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan berdasarkan angka Badan Pusat Statistik (BPS)pada tahun 2010 sekitar 49,8 persen sedangkan tahun 2015 cukup tinggi yakni sekitar 53,3 persen. Tentunya semakin tinggi urbanisasi akan berdampak pada kebutuhan rumah masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin pada Konferensi Pers Hari Habitat Dunia Tahun 2016 di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (3/10/2016).
Dalam kesempatan tersebut turut hadir, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Kementerian PUPR Lana Winayanti, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rido Matari Ichwan dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.
Syarif menjelaskan, pemerintah terus berupaya mengantisipasi adanya peningkatan kebutuhan rumah yang ada dengan melaksanakan Program Satu Juta Rumah. Meskipun demikian, pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui secara pasti jumlah kebutuhan rumah masyarakatnya harus memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi timbulnya kawasan –kawasan kumuh akibat tidak tersedianya hunian yang layak.
“Urbanisasi per tahun diperkirakan meningkat sekitar 3,5 persen. Permintaan rumah semakin tinggi sedangkan lahan atau tanah yang tersedia tidak bertambah. Jangan sampai Pemda tidak mengantisipasi hal ini jika tidak ingin timbul kawasan kumuh karena tidak tersedianya rumah yang layak bagi masyarakatnya,” terangnya.
Program perumahan yang layak huni yang dilaksanakan pemerintah melalui Program Satu Juta Rumah dilaksanakan agar rumah bisa menjadi pusat kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia dan pusat kehidupan masyarakat diharapkan juga mampu menjadi tempat pembinaan keluarga.
Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong perumahan yang layak di daerah perkotaan, imbuh Syarif, adalah dengan memaksimalkan pembangunan hunian ke arah vertikal. Semakin minimnya lahan yang ada secara tidak langsung juga akan memaksa masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal.
“Pada hari Habitat Dunia Tahun 2016 ini tema yang diangkat adalah Perumahan Penggerak Kota Yang Berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa program perumahan juga menjadi isu nasional maupun internasional yang harus diselesaikan oleh setiap negara termasuk Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar,” tandasnya.
Pemerintah, imbuh Syarif, memiliki pendekatan penyediaan perumahan dari dua sisi yakni dari sisi formal dan swadaya. Berdasarkan data yang ada saat ini, ternyata masyarakat yang membangun rumahnya secara swadaya lebih banyak dibandingkan mereka yang memiliki rumah dari sisi formal atau dari pengembang perumahan.
“Kami berharap dengan Program Satu Juta Rumah ini masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan bisa memiliki rumah yang layak huni,” harapnya.
