Infografis
Sementara itu, lanjutnya, untuk meningkatkan iklim usaha Presiden Jokowi telah meluncurkan program layanan satu kali selesai (one stop service) yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan izin bisnis dan investasi. Layanan ini, menurutnya, akan menyederhanakan proses bisnis, misalnya: sektor pembangkit tenaga listrik: jumlah lisensinya dikurangi menjadi 25 dari sebelumnya 49. Jangka waktu pengurusan berkurang dari 923 hari menjadi 256 hari, pengurusan perijinan telah dikurangi menjadi 152 hari dari sebelumnya 661 hari.
“Pada bidang pertanian, Indonesia juga telah meningkatkan pengeluaran pada infrastruktur pertanian, termasuk revitalisasi dan membangun bendungan dan irigasi. Misalnya, sejak awal tahun ini kami meningkatkan alokasi anggaran untuk irigasi baru sekitar Rp16 trillun rupiah dari Rp2,8 triliun pada tahun 2015, “ kata Menko Luhut.
Laut Cina selatan
Menko Luhut mengatakan Indonesia memiliki tugas untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan potensi konflik ini dengan memulai Code of Conduct (CoC) "Indonesia tidak mengakui 'nine-dash line', karena tidak memiliki dasar hukum internasional. Kami mendesak semua negara yang terlibat di Laut Cina Selatan sengketa menahan dari tindakan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas di kawasan itu," tegasnya.
Indonesia juga menolak setiap upaya pamer kekuatan dari negara manapun di wilayah itu.
Resolusi tentang sengketa ini, menurutnya, harus didasarkan pada itikad baik dan damai dialog atau negosiasi semua pihak terkait.
