Infografis
“Di samping itu, untuk efisiensi industri dalam negeri sehingga mempunyai daya saing yang kuat di pasar dalam maupun luar negeri, menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha,” sebutnya.
Kemudian, SNI wajib jugauntuk mencegah masuknya produk impor dengan kualitas rendah. “Makanya, SNI wajib untuk IKM harus menjadi prioritas,” tegas Gati.Saat ini, produk IKM yang telah menerapkan SNI wajib adalah mainan anak, helm, dan pakaian bayi.
Gati menjelaskan, industri pakaian bayi misalnya, memiliki potensi besar pada sektor industri fesyen. Hal ini terlihat dari banyaknya produsen pakaian bayi yang telah melakukan registrasi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.“Belum lagi ditambah dengan industri pakaian bayi berskala mikro yang masih berproduksi di rumah tinggal,” ujarnya.
Sejak pemberlakuanSNI Wajib Pakaian Bayi yang dimulai pada 17 Mei 2014, telah terdaftar 130 pelaku usaha untuk mendapatkan SPPT SNI melalui Ditjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin. “Ditjen IKM setiap tahunnyajuga terus melakukan pembinaan kepada pelaku IKM pakaian bayi baik berupa sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi sertifikasi,” tuturnya.
Pada tahun 2015, Ditjen IKM telah melaksanakan bimbingan teknis SNI Wajib Pakaian Bayi di enam daerah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dengan 35 fasilitasi sertifikasi. Sedangkan pada tahun 2016, lokasi bimbingan teknis SNI Wajib Pakaian Bayi dilaksanakan pada lima daerah, yaitu Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, dengan 20 fasilitasi sertifikasi.
Sementara itu, Bachder menyampaikan, kegiatan pelatihan dan bantuan sertifikasi untuk IKM, termasuk bagi produsen pakaian bayi ini merupakan rangkaian acara perayaan Ulang Tahun ke 60 Sucofindo.Selain mengadakan pelatihan dan sertifikasi gratis untuk IKM dengan ruang lingkup SNI Mainan Anak dan Pakaian Bayi, lanjut Bachder, Sucofindo juga menyiapkan bantuan sertifikasi SVLK dan pelatihan SNI Pasar Rakyat, Sertifikasi Pangan Organik, Pengadaan Air Bersih di enam daerah, Pengujian Air Bersih serentak di 12 kota di Indonesia, yang melibatkan sekolah, puskesmas dan IKM, serta sertifikasi gratis Good Manufacturing Practice (GMP) untuk IKMdi berbagai kota di Indonesia.
