Infografis
Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan berbasis ekonomi kelautan. Upaya tersebut salah satunya ditempuh melalui kerja sama Asia Pacific Economic Forum (APEC) yang digagas dalam forum The 7th Ocean and Fisheries Working Group (OFWG) di Peru, pekan lalu. Pertemuan ini sebagai bagian dari rangkaian Pekan Ketahanan Pangan (Food Security Week/FSW) APEC di Piura, Peru, 16 – 25 September 2016.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja, pemerintah Indonesia tetap konsisten untuk menjadi poros maritim dunia dan terus mendorong ekonomi berbasis kelautan melalui partisipasi aktif Delegasi RI di forum APEC tersebut.
"Keikutsertaan ini membuat posisi Indonesia lebih berpengaruh dalam lingkup forum regional dan internasional khususnya kawasan Asia Pasifik", ungkap Sjarief di Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Sektor perikanan merupakan salah satu sumber utama bagi ketahanan pangan di dunia. Dimana, salah satu penyebab terancamnya ketahanan pangan adalah penangkapan ikan secara tidak sah atau illegal fishing. Saat ini, data Badan Pangan Dunia atau FAO mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing mencapai Rp 30 triliun. Untuk itu, Delegasi RI yang terdiri dari perwakilan KKP dan Kementerian Luar Negeri menegaskan pentingnya untuk memajukan kerja sama pemberantasan praktek perikanan tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUU Fishing) di kawasan Asia Pasifik.
Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan serangkaian tindakan dalam memerangi penangkapan ikan secara ilegal, salah satunya melakukan pencegahan dengan pemberlakukan Sertifkasi Hasil Tangkap Ikan (SHTI). Hal itu sebagaimana yang sedang digaungkan oleh Indonesia dan memasukkan IUU Fishing sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (Transnational Organized Crime/TOC).
Namun demikian, guna menghentikan IUU fishing dan menjaga perikanan Indonesia bagi kebutuhan generasi mendatang hanya dapat dilakukan jika bekerja sama secara regional dan internasional dan forum APEC adalah salah satu sarananya. APEC telah memasukkan isu IUU Fishing dalam rencana kerja (work plan) APEC tahun 2016 – 2018.
Sementara itu, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan yang berasal dari kegiatan ekonomi kelautan, dilakukan melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan sesuai dengan amanat UU Kelautan No.32 tahun 2014 pasal 14 ayat 1. Indonesia memiliki konsep akuakultur berbasis ekonomi biru (_blue economy_) sebagai salah satu sumber pangan yang memiliki prinsip dasar yaitu nature’s eficiensy, zero waste, dan social inclusiveness.
APEC mencatat, jumlah total makanan yang terbuang dapat mendukung kehidupan 800 juta orang yang berada dibawah garis kemiskinan di wilayah Asia Pasifik dalam 1 tahun. Dengan prinsip zero waste dalam ekonomi biru akan sangat berpengaruh dalam mengurangi angka kemiskinan. Indonesia mengusulkan agar konsep ekonomi biru memiliki panduan umum dalam wilayah kerja sama regional dan internasional terutama dalam kawasan Asia Pasifik melihat setiap ekonomi memiliki konsep yang berbeda dalam penerapannya.
Isu ketahanan pangan dalam organisasi APEC melibatkan pembahasan lintas fora karena banyak hal terkait untuk menghadapi tantangannya. Salah satu isu lintas fora yang penting kaitannya dengan kelautan dan perikanan adalah isu perubahan iklim.
Dalam pertemuan OFWG juga disepakati untuk melakukan upaya keberlanjutan dengan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan. Indonesia selaku koordinator Mainstreaming Ocean related Issues Steering Council (MOI SC) di forum APEC telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan kerja sama lintas sektor dan fora dalam isu kelautan dan perikanan sebagai manifestasi kepemimpinan Indonesia di bidang maritim.
Forum APEC banyak memberi manfaat bagi para anggotanya dalam hal meningkatkan pengaruh, kapasitas dan pengetahuan melalui kerja sama teknis dan ekonomi antara sesama negara di wilayah Asia Pasifik.
