Menindaklanjuti visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo pada Selasa (27/9/2016) di Istana Kepresidenan, Jakarta, memimpin rapat terbatas tentang pengembangan ekonomi digital yang sedang berkembang pesat.
Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo meminta jajaran kabinetnya untuk memanfaatkan potensi yang ada guna meningkatkan pelaku ekonomi digital di Indonesia. Seperti diketahui, saat ini 93,4 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet dengan jumlah penjualan melalui 'e-commerce' pada tahun 2014 mencapai 2,6 miliar Dolar Amerika Serikat (AS).
"Potensi pasar yang sangat besar ini tidak boleh ditinggal begitu saja. Saya yakin potensi itu akan bisa menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara," ujar Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta ekonomi digital ini dapat membawa manfaat bagi rakyat, khususnya UMKM dan para pelaku bisnis pemula atau start up.
"Kita harus bisa membangun channel antara sistem platform logistik dunia, dengan produk-produk yang berada di kampung-kampung, yang berada di desa-desa. Saya minta pelaku bisnis pemula atau start up diprioritaskan dan difasilitasi untuk mendapatkan akses permodalan agar usahanya bisa tumbuh dan berkelanjutan," imbuhnya.
Deregulasi dan Pelatihan e-commerce
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah dalam upaya memperkuat pelaku ekonomi digital dengan melakukan deregulasi serta memberikan pelatihan pengembangan kapasitas untuk berkompetisi.
"Lakukan deregulasi besar-besaran untuk mendukung berkembangnya industri 'e-commerce'. Satu hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah pelatihan untuk mengembangkan kapasitas bagi pelaku pemula e-commerce sehingga akan semakin mampu bersaing di dunia bisnis," ucap Presiden Joko Widodo.
Selain deregulasi, pemerintah juga menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur untuk mendukung pencapaian visi tersebut.
"Saya juga minta dilakukan percepatan jangkauan infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan pelaku-pelaku 'e-commerce'" imbuhnya.