Sudirman Said: Butuh Menteri ESDM Tanpa Vested Interest

Adhitya Himawan Suara.Com
Senin, 26 September 2016 | 23:31 WIB
Sudirman Said: Butuh Menteri ESDM Tanpa Vested Interest
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said ketika mendatangi KPK, Jakarta, Selasa (24/5). [suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Kondisi ketahanan energi kita akan menjadi rapuh tanpa adanya peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan dan tata kelola sektor energi yang mengedepankan check and balance, dimana prinsip pembagian kekuasaan diadopsi.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Forum Diskusi Ketahanan Energi untuk Masa Depan Indonesia yang diselenggarakan oleh Sin3rgi Bakti Nusantara dan Kenta Institute di Kampus MM UGM Jakarta, Sabtu (24/9/2016) dengan menghadirkan narasumber Sudirman Said, Menteri ESDM periode 2014 -2016, Nur Pamudji, mantan Dirut PLN, dari Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap, Dr. Deendarlianto, Kepala Pusat Studi Energi UGM dan Poppy Ismalina PhD, dosen FEB UGM yang merupakan pemerhati sektor energi dengan moderator Dr. Agung WIcaksono, alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke-3, dosen SBM ITB.

Sudirman Said menyampaikan beberapa tantangan utama yang dihadapi semasa menjabat Menteri ESDM, antara lain minimnya pasokan energi dalam negeri serta kompleksnya stakeholders sektor ESDM secara umum. Untuk melanjutkan reformasi energi, maka diperlukan Menteri ESDM yang mampu berdiri di tengah-tengah tanpa vested interest, dalam meneruskan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sejalan dengan Sudirman, Poppy Ismalina, pemerhati energi UGM menyatakan bahwa tata kelola kelembagaan dan sistem fiskal juga merupakan kunci dalam menjalankan kebijakan ketahanan energi yang baik. Pembagian kekuasaan dalam pengelolaan dimana ada check and balance adalah yang harus digarisbawahi dan menjadi landasan dalam prinsip tata kelola yang baik.

Keberagaman sumber energi juga sangat penting bagi ketahanan energi menurut Nur Pamudji. Peningkatan porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi seperti diamanatkan oleh pemerintah ditargetkan untuk mencapai 25 persen di tahun 2025. Kontribusi dari warga negara di dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan dapat dilakukan tanpa harus menunggu pemerintah, di antaranya dengan memasang PLTS di atap rumah masing-masing sehingga selain menjadi konsumen kita juga dapat menjadi produsen listrik.

Sementara itu Dr. Deenderlianto menekankan pentingnya riset yang mendukung kebijakan dalam konteks ketahanan energi di Indonesia. Deenderlianto mengatakan bahwa masa depan riset energi di Indonesia seharunya berfokus kepada riset energi yang terkait dengan kelautan.

Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Sin3rgi Bakti Nusantara bekerja sama dengan Kenta Institute. Yayasan Sin3rgi Bakti Nusantara (Sin3rgi) adalah yayasan yang didirikan oleh Alumni SMA Taruna Nusantara angkatan ke 3 pada tanggal 16 Agustus 2016 untuk menggagas ide dan solusi bagi ketahanan nasional, seperti militer, energi, ekonomi, hukum, politik luar negeri, dan lain lain, bagi kejayaan Indonesia di abada ke-21.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI