Infografis
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa negara sudah hadir dalam pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Infrastruktur Nasional dengan tema "Negara Hadir Dalam Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Bangsa"di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, (15/9/2016).
Acara dihadiri juga oleh Rektor UGM Prof. Dwikorita Karnawati, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soedjono, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Ketua Umum Nawacita Suryo Admanto.
Negara hadir melalui pembangunan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dari Sabang-Merauke dan memberikan solusi berbagai persoalan bangsa untuk berbagai lapisan masyarakat. "Menteri Keuangan pun sudah bilang tidak akan sentuh (potong anggaran -red) infrastruktur tapi biaya-biaya operasional," tambah Menteri Basuki.
Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur bidang PUPR menyentuh 3 program prioritas yakni konektivitas, kedaulatan pangan/ketahanan air, dan perumahan dan permukiman. Pembangunannya, lanjut Basuki diintegrasikan melalui 35 Wilayah Pengembangan Strategis yang telah disusun Kementerian PUPR.
"Sesuai Renstra, pada tahun 2019 untuk jalan tol ditargetkan bertambah 1.000 km, kemudian trans papua sepanjang 4325 km, jalan perbatasan dan 7 pintu pintu lintas batas negara di Entikong, Nanga Badau, Aruk, Motaain, Motamasin, Wini dan Skouw beserta kawasannya" jelasnya.
Sementara itu pembangunan bendungan baru sebanyak 49 bendungan baru sambil menyelesaikan 16 bendungan yang belum selesai tahun 2014 lalu. "jadi total nya 65 bendungan untuk bisa mengairi irigasi 7,3 juta ha sawah" kata Basuki.
Kementerian PUPR juga membangun 1 juta ha irigasi baru dalam rangka kedaulatan pangan dan merehabilitasi 3 juta ha irigasi yang ada sekarang yang ditargetkan selesai 2019 nanti.
Kendala yang dihadapi terutama terkait pembebasan lahan, namun menurut Basuki dengan bekerjasama intensif dimana 2 minggu sekali dilakukan rapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, proses pembebasan lahan bisa diselesaikan
Saat ini progress capaian dalam tahun anggaran 2016 telah mencapai 53,65 persen (fisik) dan 46,9 persen (keuangan), capaian tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian tahun lalu ditanggal yang sama (14 september) yaitu 40,8 persen (fisik) dan 35,46 persen (keuangan).
"Salah satunya adalah karena pelelangan dini pada tahun 2016. Untuk itu 2017 akan kami laksanakan kembali tender mulai Oktober-November," tutur Menteri Basuki.
Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soedjono mengungkapkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan kawasan khusus dilakukan melalui pendekatan karakteristik wilayah yang berbeda baik dari aspek fisik, geografis, lingkungan, sosial maupun budayanya.
Selanjutnya Nusyirwan mengungkapkan bahwa untun mempercepat terwujudnya infrastruktur yang mendukung kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan rakyat harus dilakukan peningkatan sumber daya manusianya serta manajemen konstruksi, inovasi dalam penganggaran dan koordinasi pemrograman pada tingkat nasional lintas sektor.
