Infografis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan infrastruktur Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat menerima kunjungan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (13/4/2016).
Menurutnya, beberapa dukungan Kementerian PUPR untuk pengembangan infrastruktur Bandung diantaranya terlait kelancaran konektivitas. “Bandung masalah traffic-nya berat, masuk lewat Pasteur macet, lewat Pasir Koja juga macet, ini karena kapasitas jalan sudah tidak dapat menampung jumlah kendaraan,” kata Dardak dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2016).
Dukungan Kementerian PUPR untuk konektivitas disamping pemeliharan dan rehabilitasi jalan nasional di Kota Bandung, juga akan dilakukan pembangunan underpas dan flyover serta rencana pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) Pasteur-Cileunyi-Gedebage sepanjang 27,50 kilometer. Pembangunan BIUTR bertujuan untuk mengurangi tingginya tingkat kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas kawasan metropolitan Bandung.
Pembangunan flyover Kopo dengan biaya senilai Rp 34,2 miliar yang akan dibiayai dengan pinjaman JICA Jepang direncanakan konstruksi fisik dimulai pada Tahun Anggaran (TA) 2017. Selanjutnya pembangunan underpass Cibiru, pembangunan flyover Moh Toha, Pasir Koja dan Nurtanio, namun usulan dari Pemerintah Kota Bandung tersebut, belum masuk dalam rencana TA 2017 Kementerian PUPR.
Disamping itu untuk lalu lintas regional saat ini sedang dibangun jalan tol Soreang-Pasirkoja sepanjang 10,57 kilometer yang masih dalam proses konstruksi dan jalan tol Gedebage-Majalaya sepanjang 15 kilometer yang masih dalam proses pembebasan lahan serta jalan tol Purwakarta-Padalarang-Cileunyi sepanjang 64,40 kilometer yang saat ini sudah beroperasi.
Sementara itu Ridwan Kamil menyampaikan bahwa pengembangan Kota Bandung akan diarahkan ke Timur untuk kegiatan komersial dan jasa. Sementara wilayah Tengah akan dipertahankan sebagai kawasan konservasi dan bagian Utara untuk kegiatan wisata.
Pemerintah Kota Bandung juga meminta dukungan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur karena terkendala penganggaran pembangunan dengan APBD Kota. “Kebutuhan untuk membangun Bandung modern dan memadai sekitar Rp 60 triliun namun APBD saya (Pemerintah Kota Bandung-red) hanya Rp 15 triliun untuk pembangunan, jadi saya tekor Rp 45 triliun,” tuturnya.
Beberapa usulan Pemerintah Kota Bandung kepada Kementerian PUPR diantaranya adalah pembangunan rumah susun (rusun) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jalan Jakarta No 29 senilai Rp 50 miliar dan usulan tersebut sudah ada dalam Rencana TA 2017 Kementerian PUPR, lalu pembangunan Rusun MBR di Cingised sebanyak dua tower dan di Rancacili/Derwati (dua tower) yang masing-masing lokasi membutuhkan anggaran senilai Rp 100 miliar. Kemudian normalisasi Sungai Cinambo, Sungai Citepus, pembangunan ground reservoir pengendali banjir dan kolam retensi di wilayah Gedebage.
