Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven sehingga kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian serta sertifikasi sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Jokowi mengatakan pada era persaingan saat ini, Indonesia memiliki kekuatan yang cukup besar yaitu 60 persen dari penduduk Indonesia adalah anak muda.
“Ini kekuatan, kalau kita bisa mengelola, kalau kita bisa memanfaatkan dari potensi kekuatan ini,” kata Jokowi dalam rapat terbatas yang membahas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi di kantor Presiden, Selasa (13/9/2016).
Jumlah usia produktif akan terus meningkat hingga mencapai 195 juta penduduk di tahun 2040.
“Angka yang besar ini akan bisa menjadi potensi penggerak produktivitas nasional kita, apabila kita bisa menyiapkan mulai dari sekarang. Namun sebaliknya jika tidak disiapkan dengan baik juga akan menjadi potensi masalah, utamanya potensi pengangguran usia muda,” ujar dia.
Itu sebabnya, kata Jokowi, harus fokus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sehingga bisa melakukan lompatan kemajuan, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lain.
“Kita harus mampu membalik piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Saya juga minta dilakukan evaluasi terhadap pengangguran usia muda,” tutur dia.
Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2010 tingkat pengangguran usia 15-19 tahun berada pada level 23,23 persen dan kemudian meningkat menjadi 31,12 persen di akhir tahun 2015.
“Dan ditinjau dari latar belakang pendidikan, proporsi pengangguran terbesar adalah mereka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 9,84 persen. Angka ini lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMA 6,95 persen, SMP 5,76 persen dan bahkan SD 3,44 persen. Dari 7,56 juta total pengangguran terbuka, 20,76 persen berpendidikan SMK (data BPS, 2015),” kata dia.
Jokowi menegaskan pentingnya dilakukan perombakan dan langkah-langkah perbaikan yang konkrit terhadap sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Lakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven sehingga kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian serta sertifikasi bisa sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Libatkan dunia usaha dan industri karena mereka lebih paham kebutuhan tenaga kerjanya,” ujar dia.
Selain itu, dia juga meminta agar pendidikan dan pelatihan fokus pada pengembangan SMK di sektor-sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, pertanian dan industri kreatif.
“Semuanya harus terintegrasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, mulai dari SMK, kursus-kursus di BLK. Ini semuanya harus terintegrasi sehingga betul-betul tadi apa yang saya sampaikan bisa kita kejar,” kata Jokowi.
Rapat terbatas dihadiri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ristek dan Teknologi M Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
