OJK: 60 Persen Saham Indonesia Dikuasai Investor Asing

Kamis, 08 September 2016 | 03:04 WIB
OJK: 60 Persen Saham Indonesia Dikuasai Investor Asing
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (1/7). (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto mengatakan dana repatriasi dari program amnesti pajak sangat baik untuk perbaikan pasar keuangan domestik. Sebab pasar saham di Indonesia 60 persennya masih dikuasai investor asing.

"Kami bukan anti asing, tetapi kami ingin ada keberpihakan untuk investor dalam negeri, dan program ini sangat bagus untuk keuangan dalam negeri," kata Rahmat, usai pembukaan Pameran Karir Finansial di Surabaya, Rabu (7/9/2016).

Selama ini basis keuangan dalam negeri masih belum kuat dan masih dikuasai asing. Sehingga adanya dana masuk melalui repatriasi diharapkan dapat memperluas basis investor lokal. Sehingga pasar domestik lebih bertahan dan tidak mudah bergejolak.

"Oleh sebab itu, pemerintah harus mendorong sosialisasi deseminasi terkait amnesti pajak, dan mendorong lembaga keuangan berpartisipasi menciptakan pengaturan manajemen risiko terkait nilai tukarnya," katanya.

Rahmat mengatakan keberadaan dana repatriasi dari amnesti pajak juga bisa digunakan untuk membantu membayar hutang negara serta resonansi APBN.

Selama ini kebutuhan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu dari hutang luar negeri, dan saat ini defisit hutang luar negeri Indonesia mencapai sekitar Rp300 triliun. Ditambah pemerintah yang setiap tahun memerlukan dana untuk membayar hutang yang jatuh tempo.

Rahmat mengatakan terkait keberadaan surat berharga negara selama ini hanya untuk dua hal. Yaitu mendanai defisit APBN dan membayar hutang yang jatuh tempo.

"Asosiasi pengusaha Indonesia, sebelumnya juga menjanjikan dana repatriasi yang masuk Indonesia sekitar Rp1000 triliun, sehingga diharapkan bisa tercapai dan digunakan membantu hutang negara," katanya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI