Pemerintah saat ini banyak melakukan pembangunan infrastruktur, untuk itu membutuhkan banyak sekali pembiayaan dalam pelaksanaannya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa untuk mengejar target pembangunan infrastruktur, tidak hanya inovasi dalam segi teknologi yang dibutuhkan namun juga inovasi dari segi pembiayaan.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Basuki saat memberikan keynote speech dalam Forum Nasional Investasi Infrastruktur 2016 dengan tema ‘Perubahan Paradigma Investasi Infrastruktur’, Rabu (7/9/2016) di Jakarta.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M.Said, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Freddy R. Saragih, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Dari kalangan Investor Medco Group Erwin Susanto Sadirsan dan Direktur PT Trans Bumi Serbaraja, Christoper Siswanto dan Akademisi dari Universitas Indonesia, Martani Huseini.
"Hari ini kita berdiskusi tentang infrastructure financing ,pada intinya pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bisa dilakukan oleh APBN atau APBD, changing paradigm ini bukan berarti negara tidak punya uang lalu mengajak swasta terlibat, ini semata mata untuk bagaimana mengalokasikan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran," tutur Basuki.
Intinya, kata Menteri Basuki, saat ini pemerintah membuka kesempatan swasta seluasnya untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Apabila swasta tidak tertarik maka akan dikerjakan oleh BUMN dan apabila BUMN tidak bisa maka baru APBN terlibat.
"Bagaimana agar swasta tertarik, maka perlu creative financing mechanism , kita sudah punya PT.PII dan PT SMI, saya kira ini bisa mendorong swasta untuk turut membangun infrastruktur," tambah Basuki.
Basuki mencontohkan, salah satu bidang yang sudah advance dalam hal keterlibatan swasta dalam pembiayaan infrastruktur adalah di bidang jalan tol, contoh lainnya adalah proyek di bidang air yaitu dalam proyek SPAM Umbulan, setelah selama 40 tahun tersendat baru tahun 2016 ini proyek tersebut dapat dilaksanakan.
Sedangkan di bidang bendungan, tenaga listrik melalui hydro power masih menemui hambatan karena akan memanfaatkan aset pemerintah. Menteri Basuki mengatakan, dalam bidang pemanfaatan bendungan ini harus dapat memudahkan investor untuk berinvestasi dalam hydro power untuk mengejar target pemerintah dalam bidang energi listrik.
"Sudah lama saya ingin menerobos ini tapi karena belum ada aturan yang jelas (belum bisa). Namun bukan berarti dilarang, maka kita buat aturannya yang memudahkan untuk berinvestasi, kalau ada aturan maka bisa jalan," kata Basuki.
Diketahui bahwa salah satu upaya untuk mendorong meningkatnya investasi infrastruktur swasta tersebut adalah dengan diterbitkannya Perpres nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).