Proyek Reklamasi Harus Buat Jakarta Jadi Kota Perdagangan Maritim

Adhitya Himawan Suara.Com
Kamis, 25 Agustus 2016 | 06:35 WIB
Proyek Reklamasi Harus Buat Jakarta Jadi Kota Perdagangan Maritim
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekantono. [Dok DPR]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan proyek reklamasi Teluk Jakarta harus bisa menjadi sandaran bagi 90 persen kapal dunia demi mengembalikan peran Indonesia sebagai poros maritim.

"Mohon ada kajian dari Pemprov DKI terkait dengan pelabuhan yang sudah menjadi idola bangsa ini karena kita ini pada posisi poros maritim dunia. Dari (kapal) Asia Timur atau Eropa dan Amerika lewat Selat Malaka, Indonesia. Reklamasi ini harus bisa buat mereka suka untuk sandar di wilayah kita," kata Bambang pada acara diskusi di Jakarta, Rabu (24/8/216).

Proyek reklamasi, kata dia, harus bisa dimanfaatkan menjadi kawasan industri terintegrasi dengan wilayah pelabuhan sehingga Jakarta tetap menjadi kota perdagangan maritim.

Menurut dia, Indonesia dilewati 90 persen kapal dunia, yakni kurang lebih 100.000 kapal yang lalu-lalang di Selat Malaka dan arus peti kemas mencapai 100 juta TEUs per tahun.

"Yang menyerap 100 juta TEUs itu ada Singapura mencapai 40 juta TEUs, Malaysia 12 juta s.d. 16 juta TEUs, sedangkan Indonesia yang panjang pantainya 600 mil hanya disandari kapal tidak lebih dari 3 juta TEUs," ujar Bambang.

Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah Provinsi DKI membuat kajian dan berdiskusi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut dia, ada banyak aspek dalam proyek reklamasi yang harus dikaji, seperti navigasi laut untuk wilayah berlabuh kapal komersial, industri terintegrasi pelabuhan, dan pengerjaan rumah elite yang mengedepankan biota lingkungan serta mata pencaharian nelayan.

Bambang menambahkan bahwa kawasan industri terintegrasi pelabuhan dapat mengurangi kemacetan bersamaan dengan para penduduk yang tinggal di daerah penyangga, seperti Bekasi dan Karawang.

"Dahulu pemikiran saya 3 tahun lalu seperti itu sehingga ongkos logistik jadi murah karena industri pangan kita bisa cepat dan akhirnya bisa bersaing MEA," ujarnya. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI