Infografis
Komisi VI DPR hari ini menggelar rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN( untuk membahas right issue serta rencana BUMN membentuk Holding BUMN.
Namun, karena Menteri BUMN Rini Soemarni masih tidak diizinkan untuk mengikuti raker dengan Komisi VI, posisi Rini digantikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam rapat tersebut, Sri sempat ditanya terkait rencana pemerintah memotong anggaran K/L sebesar Rp133,8 triliun dalam APBN-P 2016 oleh Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan.
Rieke mendukung langkah pemotongan anggaran untuk menyelamatkan BUMN. Akan tetapi ada beberapa pagu di Kementerian Lembaga (KL) yang harus dipertahankan.
"Ada pos di KL yang harus dipertahankan, terutama yang terkait dengan program untuk rakyat, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan sejenisnya," kata Rieke di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/8/2016).
Menanggapi hak tersebut, Sri menjamin bahwa program prioritas terutama PMN BUMN tidak akan mengalami pemotongan. "Jadi, di beberapa kementerian, anggaran akan dikelola secara multiyears," katanya.
Selain itu, sebelum melakukan pemotongan pihaknya akan berkonsultasi dengan DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian Keuangan.
"Pemotongan anggaran akan dibahas dengan komisi terkait, terutama komisi XI. Kami akan melakukan mengikuti mekanisme yang ada. Sehingga kami jamin program prioritas tidak akan terganggu," tegasnya.
