Infografis
Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong para stakeholderyang terlibat dalam pengembangan Kota Baru Publik Maja, untuk dapat mengimplementasikan komitmennya sesuai Nota Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani pada 27 Juni 2016.
Hal itu disampaikan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana pada acara Penyerahan Naskah Kesepakatan Bersama dan Pembahasan Tindak Lanjut Pengembangan Kota Baru Publik Maja di Ruang Rapat BPIW, Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Pada acara tersebut hadir para perwakilan dari stakeholder, mulai dari BPIW Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan, Perum Perumnas, PT Nusa Graha Perkasa, PT Hanson International, dan PT Mitra Abadi Utama.
Dadang mengatakan, Kota Baru Publik Maja merupakan salah satu lokasi yang diprioritaskan sebab lokasinya berada diantara dua Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni WPS 7 yang meliputi Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi serta WPS 9 yang meliputi Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran- Cilacap.
Selain itu, lanjutnya, Kota Baru Publik Maja juga merupakan pesan nawacita ketiga yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” serta amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui progran pembangunan 10 Kota Baru Publik.
“Dengan begitu, pengembangan Kota Baru Maja sangat bagus posisinya. Terlebih, saat ini telah ada ultimate program Kementerian PUPR, seperti pembangunan Waduk Sindangheula dan Waduk Karian yang sedang berjalan, rel kerta api duble track, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Serpong-Balaraja, pembangunan jalan Pamulang-Maja serta pembangunan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) bersubsidi dan infrastuktur permukiman,” terangnya melalui keterangan tertulis, Selasa (23/8/2016).
Pada MoU yang telah disepakati, ungkap Dadang, Kementerian PUPR memiliki kewajiban membuat rencana induk (masterplan) Kota Baru Publik Maja. ”Kemudian melakukan perencanaan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan akses Maja. Selain itu, pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan jalan akses Maja,” paparnya.
Untuk Pemprov Jabar dan Banten memiliki kewajiban untuk melakukan penetapan lokasi ruas jalan akses Maja. Sedangkan, Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Kabupaten Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan berkewajiban melakukan fasilitasi koordinasi pengadaan tanah jalan akses Maja, fasilitas perizinan pengembangan Kota Baru Publik Maja.
“Pemkab dan Pemkot itu juga berkewajiban melakukan perencanaan, pengendalian dan pengawasan penyediaan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan pola hunian berimbang,” ungkapnya.
Adapun pengembang pembangunan, yakni Perum Perumnas, PT Nusa Graha Perkasa, PT Hanson International, dan PT Mitra Abadi Utama berkewajiban melakukan penyediaan lahan untuk pembangunan dan peningkatan jalan akses Maja. “Hal yang penting juga adalah melakukan pembangunan rumah untuk MBR bersubsidi yang memperhatikan pola hunian berimbang,” jelas Dadang. Ia juga menerangkan, pengembang memiliki kewajiban untuk melakukan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Dadang menyatakan, bentuk tindak lanjut dari MoU antara lain akan dilakukan pembahasan bersama dalam rangka pembentukan monitoring pelaksanaan kesepakatan bersama. “Diharapkan tim akan dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh,” terangnya.
Selain itu, akan menetapkan target pelaksanaan program percepatan pembangunan infrastruktur Kota Baru Publik Maja tahun 2016-2019. “Dalam penetapan target ini kita akan sangat terbuka terhadap gagasan dan masukan stakeholder,” terangnya. Ia menambahkan, bila diperlukan akan merumuskan perjanjian kerja sama. Bahkan, akan menyiapkan instrument lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama.
