Percepat Poros Maritim, KKP Kebut Bangun SKPT di 15 Lokasi

Minggu, 21 Agustus 2016 | 14:18 WIB
Percepat Poros Maritim, KKP Kebut Bangun SKPT di 15 Lokasi
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengunjungi Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terkait pembangunan SKPT Natuna di Selat Lampa, Kamis (18/8/2016). [Dok KKP]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya optimal menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mengunjungi Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dalam rangka pencanangan pembangunan SKPT Natuna di Selat Lampa, Kamis (18/8/2016), menyadari betapa besarnya kekayaan bahari Indonesia.

"Kawasan Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi kekayaan alamnya yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal dengan baik," kata Menteri Susi melalui keterangan tertulis, Minggu (21/8/2016).

KKP sejak dua tahun lalu telah memprioritaskan pembangunan 15 pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Sepuluh lokasi diantaranya terus digenjot pembangunannya agar bisa selesai tahun ini, termasuk di Kabupaten Natuna, yang dipusatkan di Selat Lampa.

"Indonesia itu sangat sentral dilewati empat samudera, dan Natuna titik spot yang luar biasa penting", tegas Menteri Susi. 

Di Natuna, lanjut Susi, bukan hanya potensi perikanan, tapi juga titik potensial Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Menurutnya, keberadaan negara untuk dihormati negara lain, tentunya harus diwujudkan melalui pembangunan.

"Tidak bisa hanya bilang ini tanah kita, teritorial kita, lalu kita biarkan siapa saja masuk menjarah kita. Tentu tidak seperti itu. Memastikan sumber perikanan kita ini terjaga, kedaulatan perikanan kita ini terjaga", lanjutnya.

Susi pun mengajak para nelayan dan masyarakat sekitar, untuk menjaga lautnya, teritorial perbatasan di Natuna. Ia juga mengharapkan agar pengelolaan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Rasa kepedulian antar sesama dan komitmen untuk tidak mendahulukan ego sektoral dan kepentingan diri sendiri.

"Dulu nelayan dari Thailand dari mana-mana dibolehin masuk, ini dari Jawa baru mau masuk sudah diprotes", ucap Susi.

Susi juga menambahkan, dengan kekuatan anggaran yang ada, KKP ingin menbangun perikanan tangkap ini maju. Ia pun menjelaskan, pembangunan yang akan dilakukan di Natuna adalah integrated cold storage, pasar ikan dan lain sebagainya, untuk fasilitas semua perikanan tangkap yang terintegrasi.

"Perindo kita bawa untuk menyiapkan pasar dari tangkapan nelayan. Tapi saya minta para nelayan juga harus mulai merubah tata cara penangkapan ikan yang tidak benar. Jaga, kalau bisa Pak Bupati bikin Perda sendiri. Daerah di bawah 4 mil tidak boleh ada penangkapan", ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga melakukan penyerahan bantuan secara simbolis. Bantuan-bantuan tersebut berupa alat tangkap Gill Net Monofilament sebanyak 54 paket kepada Koperasi Nelayan, bantuan Mini Winch sebanyak 32 unit, dan penyerahan kartu nelayan kepada 95 orang. Adapun sektor budidaya juga diberikan bantuan bangsal pengeringan rumput laut sebanyak 2 unit, bantuan budidaya rumput laut sebanyak 62 paket, bantuan kebun bibit rumput laut sebanyak 20 unit.

Sementara itu, bantuan sarana rantai dingin dan pengolahan juga diserahkan kepada kelompok pengolah dan pemasar melalui koperasi nelayan berupa ice flake machine 1,5 ton plus genset 25 kva sebanyak 1 unit, bantuan handphone dan pulsa kepada kelompok masyarakat pengawas, serta bantuan kapal penangkap ikan "Mina Maritim" sebanyak 1 unit dengan bobot 51 GT dan 1 unit dengan bobot 26 GT.

Bantuan-bantuan tersebut sebagai komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau terluar. Diharapkan, pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan sumbangsih nyata bagi ekonomi nasional.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI