Pembangunan Nasional Diminta Tak Cuma Fokus ke Infrastruktur

Adhitya Himawan Suara.Com
Rabu, 17 Agustus 2016 | 12:08 WIB
Pembangunan Nasional Diminta Tak Cuma Fokus ke Infrastruktur
Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Jalan Tol ruas Bogor-Ciawi-Sukabumi seksi satu di Gadog, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/6). [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menginginkan pembangunan jangan hanya fokus pada sektor tertentu seperti hanya dititikberatkan kepada infrastruktur, namun perlu diwujudkan secara merata ke seluruh sektor perekonomian.

"Soal RAPBN 2017 saya pikir masih perlu ada maksimalisasi atau penyeimbangan. Ketika mau mengedepankan infrastruktur sebagai prioritas, saya pikir juga harus seimbang dengan sisi yang lain," kata Siti Mukaromah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Menurut dia, angka-angka yang terdapat dalam RAPBN sudah bagus tetapi perlu untuk lebih dioptimalkan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena bila pemerintah juga mengedepankan aspek ketahanan pangan maka perlu pula disiapkan inrastruktur terkait dengan ini.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pada dasarnya mengininkan pemerintah mempertimbangkan beragam aspek agar proese pembangunan dapat saling merata.

Sebelumnya, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak terlalu bergantung kepada utang tetapi perlu diperhatikan kebutuhan anggaran yang memadai, kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

"Pembangunan infrastruktur memang bagus, tapi jangan mengandalkan utang untuk pembiayaannya," kata Fadli Zon dalam diskusi di Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Menurut dia, hal yang terlalu ambisius seperti target pembangunan infrastruktur tidak baik karena bakal berhadapan dengan beragam aspek lainnya.

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, selama ini target pertumbuhan yang dipatok 5,3 persen begitu jauh dari realisasi yang ada pada kondisi saat ini.

Dia juga mencemaskan defisit dalam anggaran negara yang bila tidak diperhatikan dengan baik bisa mencapai 3 persen dari Produksi Domestik Bruto (PDB) yang berarti sudah melanggar UU.

Fadli menegaskan bila ada perubahan dalam postur anggaran maka hal tersebut harus dilakukan dengan menunjukkan keberpihakan kepada ekonomi rakyat. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI