Infografis
Langkah strategis yang perlu dilakukan bersama, antara lain penyusunan tata cara pengadaan yang sejalan dengan payung hukum yang berlaku, penyusunan rencana pengadaan yang mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program P3DN, serta pengawasan dan pemberian sanksi kepada para pihak yang melanggar komitmen.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang P3DN Dharma Budhi mengaku optimistis, apabila implementasi program P3DN dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang berkesinambungan dan terintegrasi, industri dalam negeri akan menjadi pemasok utama kebutuhan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.
Selanjutnya, peningkatan daya saing industri nasional, juga merupakan tugas bersama dengan seluruhstakeholder seperti sektor keuangan, perdagangan, infrastruktur dan pengguna produk industri lainnya. “Sinerginya adalah memfasilitasi kegiatan industri pada semua lini dari mulai fasilitasi investasi, penyediaan bahan baku, proses produksi sampai kepada fasilitasi akses pasar ekspor dan pengamanan pasar di dalam negeri,” tegas Dharma Budhi.
Pada kesempatan tersebut, Menperin membuka secara resmi Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 2016 yang mengangkat tema “Penyelarasan Kebijakan P3DN dan Kemampuan Pasok Terhadap Kebutuhan Barang dan Jasa Produksi Dalam Negeri” dengan memukul gong disaksikan Sekretaris Jenderal Kemenperin Syarif Hidayat, Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono, dan Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Imam Haryono.
