Infografis
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong hari ini, Jumat (29/7/2016) di Jakarta menyatakan optimismenya bahwa realisasi investasi pada tahun 2016 akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp594,8 triliun. Hal tersebut disampaikan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong saat mengumumkan realisasi investasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) selama periode Triwulan II (April - Juni) untuk tahap konstruksi, serta Semester I (Januari - Juni) untuk yang sudah beroperasi komersial Tahun 2016 sebesar Rp 151,6 triliun. Realisasi investasi ini merupakan realisasi PMDN dan PMA, berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima BKPM.
Optimisme Thomas Lembong dilandasi angka realisasi investasi Triwulan II 2016 yang meningkat sebesar 12,3 persen bila dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2015 (Rp 135,1 triliun). Angka tersebut sekaligus kembali memecahkan rekor tertinggi realisasi investasi di Indonesia, terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp52,2 triliun, naik 21,7 persen dari Rp42,9 triliun pada periode yang sama tahun 2015, dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp99,4 triliun, naik 7,9 persen dari Rp92,2 triliun pada periode yang sama tahun 2015.
Realisasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah : Singapura (2,0 miliar Dolar Amerika Serikat); Jepang (1,3 miliar Dolar AS); Hong Kong (0,6 miliar Dolar AS); Republik Rakyat Cona (0,5 miliar Dolar AS) dan Malaysia (0,4 miliar Dolar AS).
“Untuk mendongkrak realisasi investasi, BKPM senantiasa melakukan berbagai upaya percepatan pelayanan investasi serta mendukung kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Saat ini, BKPM masih terus mematangkan pemberian kemudahan layanan investasi bagi peserta Tax Amnesty. Dalam skema investasi yang disiapkan, peserta Tax Amnesty yang ingin menyalurkan dananya melalui penanaman modal akan didampingi oleh tim khusus “Account Officer” BKPM, yang akan mendapatkan pelayanan seperti izin 3 jam, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, percepatan jalur hijau, serta dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas Tax Allowance atau Tax Holiday. Namun demikian, pelayanan bagi peserta Tax Amnesty tersebut hanya terbatas pada investasi infrastruktur, sektor riil prioritas dan investasi lainnya,” ungkap Thomas Trikasih Lembong, Kepala BKPM.
Hal lainnya yang menjadi catatan BKPM adalah sebaran investasi di luar Jawa yang semakin meningkat menjadi Rp69,6 triliun atau setara dengan 45,9 persen dari total investasi (dibanding Triwulan II 2015 sebesar 44,7 persen). Realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp82,0 triliun (54,1 persen).
Realisasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah : Jawa Barat (1,2 miliar Dolar AS); DKI Jakarta (1,0 miliar Dolar AS); Banten (0,7 miliar Dolar AS); Jawa Timur (0,7 miliar Dolar AS) dan Riau (0,4 miliar Dolar AS).
Sedangkan, realisasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah : Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (0,9 miliar Dolar AS); Pertambangan (0,7 miliar Dolar AS); Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi (0,6 miliar Dolar AS); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (0,6 miliar Dolar AS) dan Industri Makanan (0,5 miliar Dolar AS). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar 3,9 miliar Dolar AS atau 54,2 persen dari total PMA.
Realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah : Jawa Timur (Rp11,8 triliun); Jawa Barat (Rp8,8 triliun); Kalimantan Selatan (Rp5,5 triliun); DKI Jakarta (Rp5,2 triliun) dan Riau (Rp2,7 triliun).
Sedangkan, realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah : Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp8,4 triliun); Industri Mineral Non Logam (Rp8,1 triliun); Industri Makanan (Rp7,7 triliun); Konstruksi (Rp6,3 triliun); dan Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp3,5 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung, maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar Rp25,2 triliun atau 48,3 persen dari total PMDN.
Lembong optimis bahwa dengan berbagai kebijakan dan skema investasi yang disiapkan akan dapat mendorong pemerataan dan peningkatan investasi ke luar Jawa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong perekonomian di daerah serta membantu pencapaian target investasi tahun 2016 ini yang sebesar Rp594,8 triliun.
