Infografis
Suara.com - Ketua Komisi XI DPR Ahmad Noor Supit tidak mau berspekulasi mengenai nasib UU tentang Pengampunan Pajak setelah Kementerian Keuangan dipimpin Sri Mulyani. Hal tersebut baru dapat dinilai setelah melihat hasil kerja 100 hari pertama Sri Mulyani.
"Ya kita tidak bisa langsung melihat saat ini, kita lihat 100 hari kerja Sri Mulyani nanti bagaimana," kata Ahmad kepada Suara.com di Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Namun, kata Ahmad, tanda-tanda positif bagi perekonomian terlihat setelah Sri Mulyani dipilih Presiden Joko Widodo.
"Tapi reaksi positif sudah terlihat. Capital in flow kita luar biasa , bursa naik. Tanda-tanda positif artinya," tutur Ahmad.
Menurut Ahmad yang paling penting saat ini ialah stabilitas iklim perekonomian Indonesia.
"Tapi yang penting iklim nyaman dalam perekonomian Indonesia. Karena ini yang kita perhitungkan, ketika uang akan masuk, kalau iklim investasi tidak baik di daerah dan pusat, dan walaupun ada 12 paket kebijakan, nantinya uang (hasil tax amnesty) tersebut tidak akan masuk dengan baik. Kita masih sangat khawatir," tutur Ahmad.
Selain itu, sistem devisa juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil tax amnesty. Jika iklim yang dibangun pemerintah tidak sinergis dengan hal itu, uang tak hasil amnesty tidak akan bisa dinikmati.
"Karena kita menganut devisa bebas, uang tax amnesty yang akan masuk dari luar bisa hilang lagi kalau suasana pemerintahan kita tidak mendukung. 100 hari kerja dari kabinet baru bisa kita lihat bagaimana ini berjalan," tutur Ahmad.
