Infografis
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk mengajak seluruh saudagar Bugis yang berbisnis di seluruh pelosok nusantara hingga yang tengah merantau di mancanegara untuk membantu membangun negeri dengan berpartisipasi dalam program sosialisasi program Amnesti Pajak yang digagas Pemerintahan Jokowi – JK.
“Kami siap membantu para saudagar Bugis dan melayani konsultasi 24 jam, sekaligus siap menampung dana repatriasinya di BRI,” ungkap Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam, di sela-sela acara Halal Bihalal Saudagar Bugis Senin (25/7/2016) di Makassar.
Asmawi menjelaskan, program Amnesti Pajak saat ini sedang berlangsung dan merupakan kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Apalagi, pemerintah menetapkan program pengampunan pajak ini memiliki batas waktu cukup singkat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan pelaku usaha untuk membawa pulang uangnya yang tengah disimpan di luar negeri ke Indonesia. Uang itu sangat dibutuhkan pemerintah sebagai modal pembangunan infrastruktur.
Asmawi menjelaskan, sebagai salah satu bank BUMN yang ditunjuk pemerintah, BRI optimistis bisa menampung dana repatriasi antara Rp 50 triliun sampai dengan Rp 100 triliun. Sebagian besar dana ini selanjutnya akan disalurkan ke berbagai proyek pemerintah yang strategis.
“Dana yang akan masuk cukup besar. Target dana di atas Rp 50 triliun itu merupakan target revisi, setelah kami melihat antusiasme nasabah saat kami melakukan beberapa gathering. Kami sangat optimistis target ini mampu kami capai, karena kami memiliki infrastruktur dan jaringan terbanyak di seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga punya beberapa unit kerja operasional di luar negeri,” ujar Asmawi. Dengan pencapaian itu, BRI akan mampu berkontribusi optimal bagi kemajuan perekonomian nasional.
Untuk menunjang program Amnesti Pajak, BRI akan mengerahkan sebanyak 120 Sentra Layanan Prioritas, 467 Kantor Cabang dan 603 Kantor Cabang Pembantu, serta 4 kantor BRI cabang Luar Negeri yang tersebar di Singapura, Hong Kong, Cayman Island, serta New York. Selain itu, BRI juga akan menyiagakan help desk melalui call center selama 24 jam. Call center ini nantinya akan melayani sejumlah pertanyaan dari calon peserta program pengampunan pajak.
Menurut Asmawi, pada dasarnya, Amnesti Pajak memiliki dua tujuan. Pertama, tarif tebusan Amnesti Pajak masuk menjadi penerimaan negara. Kedua, dana repatriasi bisa menjadi sumber likuiditas perbankan. Dengan adanya peningkatan likuiditas perbankan, maka suku bunga bisa turun. Masuknya dana repatriasi juga bisa mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) BRI melampaui 10 persen.
Selain pengusaha besar, program Amnesti Pajak diharapkan bisa diikuti pelaku usaha UMKM. Pemerintah bahkan menargetkan 10.000 UMKM bisa ikut program ini. Tarif yang diusulkan untuk UMKM sebesar 0,5 hingga 1 persen. Pelaku UMKM perlu mendapat tarif lebih rendah agar mereka dapat berpartisipasi dalam program pembangunan sekaligus memanfaatkan program Amnesti Pajak ini.
Agar penyerapan dana berlangsung secara optimal, menurut Asmawi, BRI juga telah menyediakan instrumen yang bervariasi dengan tingkat imbal hasil yang kompetitif, mulai dari deposito berjangka, tabungan multi currency, obligasi, Medium Term Notes (MTN), Negotiable Certificate of Deposit (NCD), transaksi valuta asing, produk DPLK, bancassurance, reksa dana, jasa kustodian dan jasa trustee. Pada tahun 2016 – 2017, bank BRI akan menerbitkan obligasi dengan jumlah Rp 20 trilliun dan MTN Rp 5 Trilliun sebagai salah satu upaya mengantisipasi permintaan dari peserta amnesti pajak yang berinvestasi pada instrumen keuangan berpendapatan tetap. "Dari pilihan investasi tersebut, deposito merupakan pilihan yang paling menarik karena return yang diberikan dan fleksibilitas dalam menentukan jangka waktu," tutup Asmawi.
