Infografis
Pemerintah akan membentuk badan otorita untuk pengelolaan pariwisata Gunung Bromo. Badan otoritas itu nantinya melibatkan pemerintah pusat, juga empat kabupaten yang mengelilingi Bromo.
Menanggapi rencana itu, direktur Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam (LEPPAMI) Cabang Malang, M. Ma'ruf Asni mempertanyakan rencana pembentukan badan otoritas. Pasalnya, sebenarnya sudah ada Dinas Pariwisata, Perhutani dan Badan Lingkungan Hidup yang tugas pokok fungsinya cukup mampu menangani persoalan-persoalan tersebut.
"Kami mengapresiasi rencana pemerintah untuk membentuk suatu badan otoritas dalam rangka menarik wisatawan. Di lain sisi, pemerintah perlu memperhatikan agar tidak hanya sekedar membentuk lembaga baru yang sebenarnya cenderung boros anggaran, bayangkan! 10 triliun disiapkan untuk pembentukan Badan Otoritas ini." kata Ma'ruf dalam keterangan resmi di Malang, Sabtu (23/7/2016).
Menurut Ma'ruf, pemerintah seharusnya fokus untuk meningkatkan fungsi dan kerja-kerja dinas yang ada di lingkup Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang, diantaranya melalui evalusi kinerja dinas-dinas terkait atau perangkat-perangkat kerja terkait, menguatkan dan meningkatkan kapasitas dan pengawasan kinerja dinas terkait, dan lakukan kerja sama antar lembaga untuk mendukung visi Wonderful Indonesia.
"Evaluasi tersebut akan mampu meningkatkan pelayanan publik di sektor parwisata, sehingga Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan mampu menarik wisatawan baik internasional dan domestik," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) John Kenedie mengatakan saat ini pemerintah masih menggodok badan otorita itu.
"Kalau nantinya terbentuk, pengelolaan pariwisata Bromo dilakukan oleh badan otorita tersebut," ujar John.
Saat ini pengelolaan Bromo berada di bawah BB-TNBTS. Menurut John, dari 50 ribu hektar kawasan TNBTS, 430 hektar di antaranya sudah dimanfaatkan menjadi zona pariwisata. Tetapi jika nantinya Bromo memiliki badan otorita, maka pengelolaannya akan lebih fokus.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto menambahkan, keberadaan badan otoritas itu akan semakin memberi kontribusi kepada masyarakat Tengger. Badan otoritas ini nantinya melibatkan empat kabupaten, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Anung berharap badan otoritas itu bisa terbentuk tahun ini.
