Infografis
Ketua Umum Forum Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori mengkritik efisiensii dan efektifitas anggaran negara yang dirasakan semakin meragukan. Ssaat APBN masih mengalami defisit yang sangat besar dan penerimaan dari sumber pajak menurun karena perlambatan ekonomi, lingkungan istana justru tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang yang efisien dan efektif.
"Apalagi kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa. Dalam ibadah ini, selain menahan lapar dan dahaga serta sabar, salah satu ajarannya yang lain dalam perspektif ekonomi adalah hidup yang efisien dan efektif. Sangat disayangkan jika di lingkaran istana terutama Sekretariat Negara tidak bisa ambil hikmahnya," kata Defiyan dalam keterangan resmi, Rabu (13/7/2016).
Sebagai contoh, Defiyan menuturkan pada bulan Puasa yang lalu, Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Sulawesi Tengah (hanya seorang) terpilih, yang dihadiri lebih banyak tamu.
"Kami menyayangkan pelantikan hanya seorang Gubernur ini, sebab ini bukanlah tindakan efisien dan efektif apalagi pelantikan ini mengeluarkan biaya besar. Lalu, akan ada jadwal pelantikan Kapolri baru, juga seorang diri, apakah istana akan mengulangi hal yang serupa? Jika memang istana berencana merombak kabinet apakah tidak sebaiknya pelantikan Kapolri baru dilakukan bersamaan dengan kabinet hasil reshuffle?," ujar Defiyan.
Jika memang tugas para pejabat itu mendesak (terutama di daerah), Defiyan mempertanyakan apa tidak sebaiknya SK (ini bukti formal menjalankan kewenangan) yang bersangkutan diberikan terlebih dahulu dan pelantikan yang merupakan acara seremonial dapat dilakukan di kemudian hari dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas jalanya pemerintahan.
"Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dan betapa tidak efektifnya jika melantik pejabat hanya 1 atau 2 orang dan dilakukan berkali-kali, ini merupakan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya manajemen di sekitar Sekretariat Negara," tutup Defiyan.
