Selama Lebaran, Pengiriman Paket Pos Indonesia Naik 40 Persen

Adhitya Himawan Suara.Com
Senin, 11 Juli 2016 | 14:43 WIB
Selama Lebaran, Pengiriman Paket Pos Indonesia Naik 40 Persen
Kantor Cabang PT Pos Indonesia di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Sabtu (9/7/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

PT Pos Indonesia (Persero) mencatat pengiriman paket selama lebaran meningkat 30-40 persen dibandingkan dengan hari normal dengan tujuan dominasi Pulau Jawa.

"Cukup signifikan kenaikannya 30-40 persen. Saya belum punya angka pastinya tetapi kalau lihat di semua hub-hub besar, ada dua kali lipatnya. Normalnya kalau tidak lebaran kira-kira ratusan ribu paket," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono pada halal bihalal di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Senin (11/7/2016).

Gilarsi mengatakan semua jenis paket mengalami peningkatan signifikan, terutama pengiriman parsel yang beratnya mencapai rata-rata 50 kilogram per paket.

Ada pun peningkatan tersebut terjadi untuk semua daerah tujuan/ destinasi pengiriman paket namun Pulau Jawa adalah tujuan paling dominan.

Menurut dia, lonjakan pengiriman paket akan terjadi sampai dua minggu mendatang dan PT Pos Indonesia mengaku tidak mengalami hambatan berarti menghadapi penumpukan pengiriman paket (bottleneck).

"Kita belajar dari tahun kemarin supaya tidak ada 'bottleneck'. Saat menjelang tahun baru, ada penumpukan tertunda yang panjang jadi kita sudah tahu dan genjot (sebelum lebaran)," ujar Gilarsi.

Ia menambahkan PT Pos Indonesia berupaya untuk tidak menaikkan harga pengiriman, namun tarif dasar harga layanan universal yang ditetapkan Kementerian BUMN sejak 2009 membuat perseroan harus melakukan banyak subsidi.

PT Pos Indonesia berencana menaikkan tarif harga dasar 30 persen namun angka tersebut masih dikaji ulang agar pangsa pasar masyarakat menggunakan jasa pengiriman barang tidak berkurang.

"Harganya sudah tidak masik akal yang dipakai 2009 sampai sekarang. Kita subsidi tapi tidak termasuk yang dibayar pemerintah melalui PSO (Public Service Obligation)," kata Gilarsi. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI